medcom.id, Jakarta: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut urung digelarnya rapat paripurna istimewa bagi Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menunjukkan tarik ulur politik antara pihak eksekutif dan legislatif. Anies-Sandi diminta luwes menghadapi dinamika politik di lingkup tata pemerintahan.
"Sudah mulai kelihatan tarik ulur antara eksekutif dan legislatif. Sekarang bergantung pada kepiawaian eksekutif untuk memainkan perannya," kata Agus, kemarin.
Agus menilai, jika DPRD DKI masih ogah-ogahan menggelar rapat paripurna, seharusnya Anies-Sandi bertindak proaktif. Langkah-langkah pendekatan bisa dilakukan dengan menemui pimpinan DPRD DKI.
"Anies-Sandi katakan 'Kita belum rapat paripurna', ya datangilah. Ketemu sama pimpinan, ya ngobrol, ngelobi-lah. Harus didatangi," ucap Agus.
Saat ditanya soal rencananya untuk menemui pihak DPRD, Sandiaga menuturkan dirinya menghormati proses yang berlangsung di DPRD DKI. Baik ia maupun Anies masih menunggu paripurna digelar.
"Saya ada bertemu secara pribadi, terus ada pertemuan secara institusi, kami hormati proses di sana. Kami menunggu rapat paripurna dan ini minggu kedua kami bertugas. Jadi harus menjadi prioritas karena DPRD itu adalah mitra kita. Mitra pemerintah ke depan dan kita ingin memulai sesuatu dengan silaturahim yang insya Allah lima tahun ke depan kita akan harmonis," cetus Sandiaga.
Di Balai Kota, kemarin siang, Anies masih menjadikan rapat paripurna sebagai alasan dirinya tidak menjawab pertanyaan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis. Salah satunya ialah keberlangsungan reklamasi.
Anies selalu mengatakan sikapnya sama dengan saat kampanye, yakni menolak reklamasi. "Setelah kita rapat paripurna, baru saya sampaikan," kilahnya.
Tidak wajib
Hingga Senin sore, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berkukuh tidak wajib rapat paripurna istimewa dengan agenda pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Surat edaran nomor SE.162/3484/OTDA yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri pada 10 Mei 2017, menurut Prasetio, merupakan sebuah imbauan, bukan kewajiban.
"Itu kan sifatnya imbauan saja. Kita kan ada tatib (tata tertib)," tegas Prasetio.
Politikus PDIP itu justru mempertanyakan urgensi dari penyelenggaraan rapat paripurna istimewa. Menurutnya, pertemuan dengan DPRD bisa dilakukan dalam kesempatan lain, tidak mesti rapat paripurna.
Untuk kebijakan strategis, seperti reklamasi, Prasetio menyebut hal itu kaitannya dengan pemerintah pusat.
Anies-Sandi tidak perlu menunggu rapat paripurna untuk memulai bekerja. "Ya kalau kulonuwun ketemu saya saja, enggak perlu rapat paripurna," tambahnya.
Hingga Senin sore, sambung Prasetio, baik Anies maupun Sandi belum menemui dirinya. Ia juga membantah keengganannya menggelar rapat paripurna merupakan langkah untuk menjegal Anies-Sandi.
"Saya menjaga pilihan rakyat kok. Enggak ada niat buruk. Contohnya KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), saya kembalikan (karena belum memuat program Anies-Sandi). Ini kan dinamika. Saya sama Pak Anies dekat lo, saya sama Pak Sandi (ibunya) juga dekat lo," tegasnya. (J-2)
medcom.id, Jakarta: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut urung digelarnya rapat paripurna istimewa bagi Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menunjukkan tarik ulur politik antara pihak eksekutif dan legislatif. Anies-Sandi diminta luwes menghadapi dinamika politik di lingkup tata pemerintahan.
"Sudah mulai kelihatan tarik ulur antara eksekutif dan legislatif. Sekarang bergantung pada kepiawaian eksekutif untuk memainkan perannya," kata Agus, kemarin.
Agus menilai, jika DPRD DKI masih ogah-ogahan menggelar rapat paripurna, seharusnya Anies-Sandi bertindak proaktif. Langkah-langkah pendekatan bisa dilakukan dengan menemui pimpinan DPRD DKI.
"Anies-Sandi katakan 'Kita belum rapat paripurna', ya datangilah. Ketemu sama pimpinan, ya ngobrol, ngelobi-lah. Harus didatangi," ucap Agus.
Saat ditanya soal rencananya untuk menemui pihak DPRD, Sandiaga menuturkan dirinya menghormati proses yang berlangsung di DPRD DKI. Baik ia maupun Anies masih menunggu paripurna digelar.
"Saya ada bertemu secara pribadi, terus ada pertemuan secara institusi, kami hormati proses di sana. Kami menunggu rapat paripurna dan ini minggu kedua kami bertugas. Jadi harus menjadi prioritas karena DPRD itu adalah mitra kita. Mitra pemerintah ke depan dan kita ingin memulai sesuatu dengan silaturahim yang insya Allah lima tahun ke depan kita akan harmonis," cetus Sandiaga.
Di Balai Kota, kemarin siang, Anies masih menjadikan rapat paripurna sebagai alasan dirinya tidak menjawab pertanyaan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis. Salah satunya ialah keberlangsungan reklamasi.
Anies selalu mengatakan sikapnya sama dengan saat kampanye, yakni menolak reklamasi. "Setelah kita rapat paripurna, baru saya sampaikan," kilahnya.
Tidak wajib
Hingga Senin sore, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berkukuh tidak wajib rapat paripurna istimewa dengan agenda pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Surat edaran nomor SE.162/3484/OTDA yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri pada 10 Mei 2017, menurut Prasetio, merupakan sebuah imbauan, bukan kewajiban.
"Itu kan sifatnya imbauan saja. Kita kan ada tatib (tata tertib)," tegas Prasetio.
Politikus PDIP itu justru mempertanyakan urgensi dari penyelenggaraan rapat paripurna istimewa. Menurutnya, pertemuan dengan DPRD bisa dilakukan dalam kesempatan lain, tidak mesti rapat paripurna.
Untuk kebijakan strategis, seperti reklamasi, Prasetio menyebut hal itu kaitannya dengan pemerintah pusat.
Anies-Sandi tidak perlu menunggu rapat paripurna untuk memulai bekerja. "Ya kalau
kulonuwun ketemu saya saja, enggak perlu rapat paripurna," tambahnya.
Hingga Senin sore, sambung Prasetio, baik Anies maupun Sandi belum menemui dirinya. Ia juga membantah keengganannya menggelar rapat paripurna merupakan langkah untuk menjegal Anies-Sandi.
"Saya menjaga pilihan rakyat kok. Enggak ada niat buruk. Contohnya KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), saya kembalikan (karena belum memuat program Anies-Sandi). Ini kan dinamika. Saya sama Pak Anies dekat lo, saya sama Pak Sandi (ibunya) juga dekat lo," tegasnya. (J-2)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
