medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah DKI Jakarta pada 2016 sebesar Rp58.21 triliun. Angka itu meningkat 3,38 persen (Rp 1,9 triliun) dibanding APBD Perubahan 2015.
Hal itu terungkap dalam pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama saat sidang Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.
Ahok mengatakan, rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp39,3 triliun, dana perimbangan sebesar Rp13,8 triliun dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp5 triliun.
PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp32 triliun, retribusi daerah sebesar Rp800 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp790 miliar dan PAD lainnya yang sah sebesar Rp5,7 triliun.
Dalam pidatonya Ahok juga mengatakan, target ekonomi makro Jakarta tahun 2016 mencapai 5,9-6,3 persen.
"Faktor pendorongnya peningkatan pertumbuhan ekonomi global yang akan mendorong perbaikan kinerja ekspor produk Jakarta ke pasar internasional," kata Ahok di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).
Ahok mengatakan, kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan pajak. Agar target terapai, Pemprov DKI akan mengejar pajak daerah dan retribusi, penegakkan hukum, Intensifikasi pajak daerah serta ekstensifikasi pajak daerah.
Ahok akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 dan pencairan pinjaman untuk Program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2016.
Ahok menyebutkan, RAPBD DKI 2016 mencapai Rp66,37 triliun. Angka itu meningkat 0,92 persen dari APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 65,75 triliun,.
Ahok mengakui, belanja daerah 2016 sebesar Rp 59,1 triliun turun 0,98 persen dibanding APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 59.68 triliun.
Ahok mengatakan, rasio belanja daerah pada Anggaran 2016, yakni untuk belanja tidak langsung sebesar 41 persen dan belanja langsung sebesar 59 persen dari total belanja daerah.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah DKI Jakarta pada 2016 sebesar Rp58.21 triliun. Angka itu meningkat 3,38 persen (Rp 1,9 triliun) dibanding APBD Perubahan 2015.
Hal itu terungkap dalam pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama saat sidang Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.
Ahok mengatakan, rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp39,3 triliun, dana perimbangan sebesar Rp13,8 triliun dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp5 triliun.
PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp32 triliun, retribusi daerah sebesar Rp800 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp790 miliar dan PAD lainnya yang sah sebesar Rp5,7 triliun.
Dalam pidatonya Ahok juga mengatakan, target ekonomi makro Jakarta tahun 2016 mencapai 5,9-6,3 persen.
"Faktor pendorongnya peningkatan pertumbuhan ekonomi global yang akan mendorong perbaikan kinerja ekspor produk Jakarta ke pasar internasional," kata Ahok di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).
Ahok mengatakan, kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan pajak. Agar target terapai, Pemprov DKI akan mengejar pajak daerah dan retribusi, penegakkan hukum, Intensifikasi pajak daerah serta ekstensifikasi pajak daerah.
Ahok akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 dan pencairan pinjaman untuk Program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebagai sumber penerimaan pembiayaan tahun 2016.
Ahok menyebutkan, RAPBD DKI 2016 mencapai Rp66,37 triliun. Angka itu meningkat 0,92 persen dari APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 65,75 triliun,.
Ahok mengakui, belanja daerah 2016 sebesar Rp 59,1 triliun turun 0,98 persen dibanding APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 59.68 triliun.
Ahok mengatakan, rasio belanja daerah pada Anggaran 2016, yakni untuk belanja tidak langsung sebesar 41 persen dan belanja langsung sebesar 59 persen dari total belanja daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
