Metrotvnews.con, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melatih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun anggaran yang baik dan benar. PNS yang baru naik jabatan dinilai belum mampu menjalankan fungsinya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, Pemprov DKI harus memberdayakan pegawai-pegawai lama untuk melatih SKPD menyusun anggaran. "Kan ada senior-senior yang jago-jago, diberdayakan dong buat melatih mereka yang masih baru," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).
Ia mengungkapkan, Pemprov DKI memiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) yang dapat dimanfaatkan mengajarkan SKPD cara menyusun anggaran dan melelang agar serapan anggaran maksimal.
"Ada Badiklat, itu kepala SKPD diajarin seminggu sekali, termasuk bagian programnya. Supaya serapannya lebih tinggi, dan tahu cara bagaimana melelang," ujarnya.
Menurut Bestari, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus aktif mengawasi setiap SKPD. "Badan penganggaran barang dan jasa harus proaktif jemput bola. Supaya semua terlaksana dengan baik. Jangan cuma ngendon di balik meja, perhatikan seluruhnya. Diawasi dan dilaksanakan dengan benar," tegasnya.
Metrotvnews.con, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melatih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun anggaran yang baik dan benar. PNS yang baru naik jabatan dinilai belum mampu menjalankan fungsinya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, Pemprov DKI harus memberdayakan pegawai-pegawai lama untuk melatih SKPD menyusun anggaran. "Kan ada senior-senior yang jago-jago, diberdayakan dong buat melatih mereka yang masih baru," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).
Ia mengungkapkan, Pemprov DKI memiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) yang dapat dimanfaatkan mengajarkan SKPD cara menyusun anggaran dan melelang agar serapan anggaran maksimal.
"Ada Badiklat, itu kepala SKPD diajarin seminggu sekali, termasuk bagian programnya. Supaya serapannya lebih tinggi, dan tahu cara bagaimana melelang," ujarnya.
Menurut Bestari, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus aktif mengawasi setiap SKPD. "Badan penganggaran barang dan jasa harus proaktif jemput bola. Supaya semua terlaksana dengan baik. Jangan cuma
ngendon di balik meja, perhatikan seluruhnya. Diawasi dan dilaksanakan dengan benar," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
