Pembangunan Stadion BMW Dikhawatirkan Sulit Diawasi

Nur Azizah 20 November 2018 02:33 WIB
stadion bmw
Pembangunan Stadion BMW Dikhawatirkan Sulit Diawasi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tak sepakat jika proyek stadion Bersih, Manusiawi, dan Wibawa (BMW) dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Prasetyo khawatir pembangunannya sulit diawasi.

"Saya sih bukan apa-apa. Saya takut, ini tuh uang besar, kita awasi saja masih bisa salah," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 19 November 2018.

Prasetyo tetap berkukuh pembangunan stadion calon kandang Persija itu dibangun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Prosesnya, bisa dilakukan dalam bentuk lelang. "Kalau melalui Jakpro kan melakukan lelang, sama kalau dilempar ke Dinas. Dinas juga akan lelang untuk cari kontraktor, sama saja," jelas Prasetyo.


Alasan lain yang membuat Prasetyo tak setuju lantaran PT Jakrpro belum mengembalikan uang sebesar Rp650 miliar kepada Pemprov DKI. Duit itu tadinya akan digunakan sebagai modal untuk mengakuisisi 49% saham PT Astratel Nusantara di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) pada 2013. Lantaran Jakpro nunggak, upaya akuisisi pun tak  kunjung terlaksana.

"Kasusnya, uang beli PALYJA dan Aetra saja sampai hari ini saja enggak bisa dikembalikan. Uangnya ke mana?" kata Prasetio.

Prasetyo menjelaskan uang Rp650 miliar itu justru digunakan untuk membiayai proyek lain oleh Jakpro. Misalnya, untuk biaya power plant di Marunda berkapasitas 650 megawatt, pembelian saham di PT Food Station Tjipinang Jaya, pembelian saham PT Cinere Serpong Jaya di ruas Serpong-Cinere, dan tambahan investasi penyertaan modal perusahaan (PMP) di PT Jakarta Tollroad Development.

Pemprov DKI Jakarta resmi menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menggarap proyek Stadion BMW, atau yang kini dinamai Stadion Maju Bersama itu. Pemprov DKI memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan batal menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id