medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal tetap menagih tunggakan rumah susun (rusun) senilai Rp32 miliar kepada penunggak. Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarat Saefullah mengatakan tak akan memutihkan tunggakan itu.
"Hidup ini tak semua bisa gratis. Orang hidup itu kan harus kerja. Yang di rusun juga mesti kerja," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Agustus 2017.
Saefullah menjelaskan, selama ini harga rusun sudah sangat murah, yakni Rp300 ribu per bulan. Harga ini pun sudah banyak disubsidi oleh Pemprov DKI. Saefullah menilai angka tersebut masih wajar dikenakan kepada warga.
"Saya tidak setuju kalau semua dihapus karena ini sebagai konsekuensi dari perjuangan hidup. Mudah-mudahan jadi ibadah juga buat dia," ujar Saefullah.
Baca: Masalah Ekonomi Sebabkan Warga Rusunawa Menunggak Sewa
Saefullah menemukan fakta, sebanyak 93% warga rusun yang menungak masih dalam usia produktif. Untuk itu tak ada alasan tak melunasi uang sewa. Pemprov DKI, kata Saefullah, akan memberi keringanan pembayaran.
"Bisa dicicil. Itu kan (bentuk) iktikad baik. Jadi, kalau niat tidak bayar, itu yang tidak baik," kata Saefullah.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal tetap menagih tunggakan rumah susun (rusun) senilai Rp32 miliar kepada penunggak. Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarat Saefullah mengatakan tak akan memutihkan tunggakan itu.
"Hidup ini tak semua bisa gratis. Orang hidup itu kan harus kerja. Yang di rusun juga mesti kerja," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Agustus 2017.
Saefullah menjelaskan, selama ini harga rusun sudah sangat murah, yakni Rp300 ribu per bulan. Harga ini pun sudah banyak disubsidi oleh Pemprov DKI. Saefullah menilai angka tersebut masih wajar dikenakan kepada warga.
"Saya tidak setuju kalau semua dihapus karena ini sebagai konsekuensi dari perjuangan hidup. Mudah-mudahan jadi ibadah juga buat dia," ujar Saefullah.
Baca: Masalah Ekonomi Sebabkan Warga Rusunawa Menunggak Sewa
Saefullah menemukan fakta, sebanyak 93% warga rusun yang menungak masih dalam usia produktif. Untuk itu tak ada alasan tak melunasi uang sewa. Pemprov DKI, kata Saefullah, akan memberi keringanan pembayaran.
"Bisa dicicil. Itu kan (bentuk) iktikad baik. Jadi, kalau niat tidak bayar, itu yang tidak baik," kata Saefullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
