Jakarta: Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha mempertanyakan alasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghibahkan dana untuk pengadaan mobil dinas pejabat TNI Angkatan Darat (AD) Kodam Jaya. Ia menilai anggaran tersebut tidak tepat.
"Kenapa kasih kendaraan dinas opersional (KDO) mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita kasih duit buat beli mereka Land Cruiser?," ujar Thopaz dalam rapat bersama Satpol PP, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2023.
Thopaz menegaskan dalam melakukan hibah dana harus melihat aspek dampak positif terhadap masyarakat Jakarta. Dalam kasus pengadaan mobil mewah untuk pejabat TNI ini, seharusnya bukan menjadi prioritas.
"Masyarakat pasti akan teriaknya ke kita dewan (bagaimana) mengawasinya kok ada hibah Rp11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional itukan kurang tepat lah," jelasnya.
Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan salah satu program yang dinilai penting terkait pengadaan perahu karet untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL). Pasalnya, Korps Marinir kerap membantu masyarakat saat banjir.
"Tapi ketika masuk ke KDO pemberian mobil mewah saya rasa itu bukan prioritas," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Arifin menjelaskan dana hibah itu diajukan oleh TNI Kodam Jaya sebesar Rp50 miliar. Namun, setelah melewati serangkain tahapan disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp11 miliar.
Arifin mengatakan pihaknya juga telah melakukan pertimbangan yang matang dalam pemberian hibah kepada Kodam Jaya. Salah satunya untuk mendukung pengamanan di Ibu Kota.
"Menyangkut keamanan Jakarta, dukungan sarana dan prasarana untuk satuan yang ada," jelas Arifin.
Arifin merinci dana hibah Rp11 miliar ke TNI AD Kodam Jaya diperuntukan membeli kendaraan dinas pejabat. Meliputi Toyota Land Crusier sebanyak satu unit, Toyota Prado satu unit, Toyota Fortuner dua unit, dan Toyota enam unit.
Jakarta: Anggota Komisi A
DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha mempertanyakan alasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
menghibahkan dana untuk pengadaan mobil dinas pejabat TNI Angkatan Darat (AD) Kodam Jaya. Ia menilai anggaran tersebut tidak tepat.
"Kenapa kasih kendaraan dinas opersional (KDO) mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita kasih duit buat beli mereka Land Cruiser?," ujar Thopaz dalam rapat bersama Satpol PP, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2023.
Thopaz menegaskan dalam melakukan hibah dana harus melihat aspek dampak positif terhadap masyarakat Jakarta. Dalam kasus pengadaan mobil mewah untuk pejabat
TNI ini, seharusnya bukan menjadi prioritas.
"Masyarakat pasti akan teriaknya ke kita dewan (bagaimana) mengawasinya kok ada hibah Rp11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional itukan kurang tepat lah," jelasnya.
Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan salah satu program yang dinilai penting terkait pengadaan perahu karet untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL). Pasalnya, Korps Marinir kerap membantu masyarakat saat banjir.
"Tapi ketika masuk ke KDO pemberian mobil mewah saya rasa itu bukan prioritas," jelasnya.
Sementara itu, Kepala
Satpol PP DKI Arifin menjelaskan dana hibah itu diajukan oleh TNI Kodam Jaya sebesar Rp50 miliar. Namun, setelah melewati serangkain tahapan disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp11 miliar.
Arifin mengatakan pihaknya juga telah melakukan pertimbangan yang matang dalam pemberian hibah kepada Kodam Jaya. Salah satunya untuk mendukung pengamanan di Ibu Kota.
"Menyangkut keamanan Jakarta, dukungan sarana dan prasarana untuk satuan yang ada," jelas Arifin.
Arifin merinci dana hibah Rp11 miliar ke TNI AD Kodam Jaya diperuntukan membeli kendaraan dinas pejabat. Meliputi Toyota Land Crusier sebanyak satu unit, Toyota Prado satu unit, Toyota Fortuner dua unit, dan Toyota enam unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
