Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan besaran tarif jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) maksimal Rp19.900 sekali melintas. Penerapan ERP atau jalan berbayar bertahap.
"Targetnya variatif, kalau kami (usulkan) di angka Rp5.000 sampai Rp19.900 tergantung pada kinerja ruas jalan," kata Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Zulkifli dalam FGD Penerapan Jalan Berbayar Elektronik di Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021.
Pada tahap awal, Pemprov DKI akan melakukan lelang pembangunan ERP di Simpang CSW atau dekat Stasiun MRT ASEAN sampai Bundaran HI sepanjang 6,7 kilometer. Zulkifli memperkirakan lelang dan pembangunan ERP di ruas jalan tersebut pada 2022, sedangkan operasional jalan berbayar pada 2023.
Sementara itu, berdasarkan survei Dewan Transportasi Kota Jakarra (DTKJ), mayoritas masyarakat atau 77,75 persen dari 1.092 responden berharap tarif JBE berada di kisaran Rp10 ribu sampai Rp13 ribu. Sedangkan 11,45 persen responden berharap tarif JBE lebih dari Rp20 ribu.
"Sebanyak 77,75 persen berharap tarif JBE antara Rp10 ribu dan Rp13 ribu sekali melintas," kata Ketua DTKJ Haris Muhammadun.
Survei ditujukan kepada pengguna kendaraan roda empat. Zulkifli memaparkan sejumlah alasan penerapan kebijakan JBE, salah satunya Pemprov DKI Jakarta berupaya mendukung masyarakat menggunakan angkutan umum.
Penggunaan transportasi umum tercatat kian menurun. Pada 2002, penggunaan angkutan umum oleh masyarakat mencapai 57 persen, kemudian menurun pada 2010 menjadi 24 persen, dan pada 2018 hanya 16 persen.
"Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi itu sangat meningkat pesat. Penggunaan angkutan umum menjadi makin sedikit. Di sisi lain, jalan tidak bertambah, pertumbuhannya 0,01 persen per tahun," kata Zulkifli.
Baca: Jalan Berbayar Elektronik Akan Diterapkan di Ruas CSW Hingga Bundaran HI
Jakarta: Dinas Perhubungan
DKI Jakarta mengusulkan besaran tarif jalan berbayar elektronik atau
electronic road pricing (
ERP) maksimal Rp19.900 sekali melintas. Penerapan ERP atau jalan berbayar bertahap.
"Targetnya variatif, kalau kami (usulkan) di angka Rp5.000 sampai Rp19.900 tergantung pada kinerja ruas jalan," kata Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan Zulkifli dalam FGD Penerapan Jalan Berbayar Elektronik di Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021.
Pada tahap awal, Pemprov DKI akan melakukan lelang pembangunan ERP di Simpang CSW atau dekat Stasiun MRT ASEAN sampai Bundaran HI sepanjang 6,7 kilometer. Zulkifli memperkirakan lelang dan pembangunan ERP di ruas jalan tersebut pada 2022, sedangkan operasional jalan berbayar pada 2023.
Sementara itu, berdasarkan survei Dewan Transportasi Kota Jakarra (DTKJ), mayoritas masyarakat atau 77,75 persen dari 1.092 responden berharap tarif JBE berada di kisaran Rp10 ribu sampai Rp13 ribu. Sedangkan 11,45 persen responden berharap tarif JBE lebih dari Rp20 ribu.
"Sebanyak 77,75 persen berharap tarif JBE antara Rp10 ribu dan Rp13 ribu sekali melintas," kata Ketua DTKJ Haris Muhammadun.
Survei ditujukan kepada pengguna kendaraan roda empat. Zulkifli memaparkan sejumlah alasan penerapan kebijakan JBE, salah satunya Pemprov DKI Jakarta berupaya mendukung masyarakat menggunakan
angkutan umum.
Penggunaan transportasi umum tercatat kian menurun. Pada 2002, penggunaan angkutan umum oleh masyarakat mencapai 57 persen, kemudian menurun pada 2010 menjadi 24 persen, dan pada 2018 hanya 16 persen.
"Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi itu sangat meningkat pesat. Penggunaan angkutan umum menjadi makin sedikit. Di sisi lain, jalan tidak bertambah, pertumbuhannya 0,01 persen per tahun," kata Zulkifli.
Baca:
Jalan Berbayar Elektronik Akan Diterapkan di Ruas CSW Hingga Bundaran HI
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
