Ilustrasi sistem ganjil genap. MI/Ramdani
Ilustrasi sistem ganjil genap. MI/Ramdani

Jalan Berbayar Elektronik Akan Diterapkan di Ruas CSW Hingga Bundaran HI

Selamat Saragih • 15 Desember 2021 18:22
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera melelang program jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di wilayah Ibu Kota. Kebijakan ini akan diprioritaskan pada ruas jalan yang sebelumnya menerapkan kebijakan ganjil genap.
 
“Untuk tahap awal penerapan ERP rencananya diberlakukan dari Simpang CSW sampai Bundaran HI sepanjang 6,12 kilometer,” ujar Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Zulkifli dilansir dari Media Indonesia Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021.
 
Rencananya, lelang dan pembangunan proyek ERP di Simpang CSW sampai Bundaran HI dilakukan 2022. Diperkirakan operasional pada tahun 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun, mengungkapkan ada 15,77 persen responden menyatakan ingin berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum pada hari kerja. Survei tersebut dilakukan kepada total 1.730 responden dengan pengguna kendaraan pribadi yang disurvei 1.092 orang.
 
Baca: ERP Incar Kendaraan Penyebab Macet
 
“Usulan ruas jalan yang diberlakukan JBE (jalan berbayar elektronik) berdasarkan survei yang kami lakukan itu ternyata Jalan Sudirman 64,47 persen, selanjutnya Jalan MH Thamrin 23,90 persen, dan Jalan HR Rasuna Said 11,63 persen. Ini versi dari pengguna kendaraan pribadi,” kata Haris.
 
Dengan kebijakan ERP ini, ujar Haris, harapannya 15,77 persen pengguna kendaraan pribadi bisa berpindah ke angkutan umum. Haris mengatakan dampak penerapan ERP paling terasa oleh pengguna roda dua lebih kecil, karena pertimbangan karakteristiknya berbeda.
 
“Hanya 13,38 persen yang beralih sepenuhnya pada hari kerja. Artinya, bila kita menerapkan ERP ini model share angkutan umum yang kita cita-citakan 60 persen ini akan mendapat tambahan bila kita menerapkan ERP di dalam wilayah DKI Jakarta ini,” ungkap Haris.
 
Dia mengatakan, pihaknya menanyakan harapan masyarakat terkait kapan diberlakukan ERP di Jakarta. Mayoritas responden berharap ERP diterapkan tahun depan.
 
“Dari responden yang melaksanakan pengisian (survei) ini, 53,9 persen meminta JBE bisa dilaksanakan pada tahun 2022. Mudah-mudahan harapan masyarakat 53,9 persen bisa tercapai pada tahun 2022 minimal bisa ada koridor percontohan. Kalau yang tadi kita lihat koridor Sudirman-Thamrin yang rasanya menjadi masukan dari responden untuk diterapkan (ERP) terlebih dahulu,” ujar Haris.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif