medcom.id, Jakarta: Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta terkait dana 'siluman' APBD kian memanas. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga ada kesepakatan proyek pengadaan barang dilakukan sebelum pemilu legislatif.
Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi menyebut proyek pengadaan Uninterupted Power Suply (UPS) tak muncul tiba-tiba di tahun ini. Aktor-aktor yang mendapatkan pengadaan UPS ini sama saja dengan tahun lalu.
"Namun ini diduga pengusaha ini masuk ke politik, aktor yang diduga bermain itu kan ada di DPRD, dealnya sudah dari kemarin saat pemilu," kata Apung di Sekretariat FITRA, Jalan Mampang Prapatan, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).
Hal ini, kata dia, dapat dilihat dengan sikap yang diambil DPRD DKI Jakarta saat mediasi dengan Pemprov DKI Jakarta di Kemendagri. DPRD DKI Jakarta bergeming menghapus dana yang disebut Ahok sebagai dana siluman itu.
Apung menyebut deal politik sebelum pemilu memang memiliki kekuatan tersendiri. Bahkan, tak jarang deal politik seperti ini lebih kuat dibandingkan transaksional politik setelah pemilu. "Trend yang berkembang itu memang seperti ini, yang muncul memang proyek seperti ini," kata dia.
FITRA, kata Apung, menuntut DPRD DKI Jakarta menyetujui APBD DKI Jakarta ini. FITRA meminta DPRD DKI Jakarta mengikhlaskan dana siluman ini untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
medcom.id, Jakarta: Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta terkait dana 'siluman' APBD kian memanas. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga ada kesepakatan proyek pengadaan barang dilakukan sebelum pemilu legislatif.
Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi menyebut proyek pengadaan Uninterupted Power Suply (UPS) tak muncul tiba-tiba di tahun ini. Aktor-aktor yang mendapatkan pengadaan UPS ini sama saja dengan tahun lalu.
"Namun ini diduga pengusaha ini masuk ke politik, aktor yang diduga bermain itu kan ada di DPRD, dealnya sudah dari kemarin saat pemilu," kata Apung di Sekretariat FITRA, Jalan Mampang Prapatan, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2015).
Hal ini, kata dia, dapat dilihat dengan sikap yang diambil DPRD DKI Jakarta saat mediasi dengan Pemprov DKI Jakarta di Kemendagri. DPRD DKI Jakarta bergeming menghapus dana yang disebut Ahok sebagai dana siluman itu.
Apung menyebut deal politik sebelum pemilu memang memiliki kekuatan tersendiri. Bahkan, tak jarang
deal politik seperti ini lebih kuat dibandingkan transaksional politik setelah pemilu. "Trend yang berkembang itu memang seperti ini, yang muncul memang proyek seperti ini," kata dia.
FITRA, kata Apung, menuntut DPRD DKI Jakarta menyetujui APBD DKI Jakarta ini. FITRA meminta DPRD DKI Jakarta mengikhlaskan dana siluman ini untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
