Jakarta: Himpunan Pengusaha Putera Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta memperkirakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 tak naik. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai opsi ini tepat di tengah pandemi covid-19.
“Jika UMP dinaikkan, maka pengusaha kemungkinan akan mengurangi karyawan karena tidak mampu membayar. Hal ini justru akan merugikan semua pihak. Baik pengusaha, buruh dan Pemprov DKI,” kata kata Abdul saat dihubungi Media Indonesia, Rabu, 21 Oktober 2020.
Dia menyebut kebijakan tidak menaikkan upah membuat dunia usaha tetap bertahan. Hal ini membuat pengusaha yang kesulitan keuangan tidak perlu mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Abdul mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mau tak mau harus mengatur keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kelangsungan usaha. Pasalnya, resesi sudah menghantui, dunia usaha mengalami pukulan berat, dan daya beli masyarakat terganggu.
Baca: UMP DKI 2021 Diperkirakan Tidak Naik
Sebelumnya, Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI mengalami kenaikan 0 persen. Menurutnya hal ini sebagai dampak wajar dari kondisi perekonomian di tengah pandemi covid-19 yang terpukul berat.
Dia menyebut Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi minus 2 persen. Di sisi lain inflasi tahunan berdasarkan data Bank Indonesia sampai dengan bulan Oktober sebesar 1,41 persen.
"Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020 maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0 persen,” kata Sarman dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang wajar karena pandemi covid-19 telah memukul dunia usaha. Banyak UKM yang tutup, PHK dan pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha semakin menghawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun.
Jakarta: Himpunan Pengusaha Putera Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta memperkirakan Upah Minimum Provinsi (
UMP) 2021 tak naik. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai opsi ini tepat di tengah pandemi
covid-19.
“Jika UMP dinaikkan, maka pengusaha kemungkinan akan mengurangi karyawan karena tidak mampu membayar. Hal ini justru akan merugikan semua pihak. Baik pengusaha, buruh dan Pemprov DKI,” kata kata Abdul saat dihubungi Media Indonesia, Rabu, 21 Oktober 2020.
Dia menyebut kebijakan tidak menaikkan upah membuat dunia usaha tetap bertahan. Hal ini membuat pengusaha yang kesulitan keuangan tidak perlu mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Abdul mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mau tak mau harus mengatur keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kelangsungan usaha. Pasalnya, resesi sudah menghantui, dunia usaha mengalami pukulan berat, dan daya beli masyarakat terganggu.
Baca:
UMP DKI 2021 Diperkirakan Tidak Naik
Sebelumnya, Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang memperkirakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI mengalami kenaikan 0 persen. Menurutnya hal ini sebagai dampak wajar dari kondisi
perekonomian di tengah pandemi covid-19 yang terpukul berat.
Dia menyebut Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi minus 2 persen. Di sisi lain inflasi tahunan berdasarkan data Bank Indonesia sampai dengan bulan Oktober sebesar 1,41 persen.
"Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020 maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0 persen,” kata Sarman dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, hal ini adalah sesuatu yang wajar karena pandemi covid-19 telah memukul dunia usaha. Banyak UKM yang tutup, PHK dan pekerja dirumahkan,
cash flow pengusaha semakin menghawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
