Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Permintaan itu berdasarkan capaian RPJMD selama 2,5 tahun terakhir.
“Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi mendalam,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2020.
Mujiyono menyoalkan program penanganan banjir Ibu Kota. Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
“Misalnya program pembangunan waduk dalam kota dan drainase vertikal,” ujar dia.
Mujiyono mengatakan program selanjutnya adalah meningkatkan jumlah wirausaha. Dia menyoroti target ambisius Pemprov DKI untuk mencetak 46.554 wirausaha baru setiap tahun.
“Program ini harus dievaluasi kembali karena realisasinya jauh dari target yang ditetapkan,” tutur politikus Partai Demokrat itu.
Mujiyono juga mengkritik penyediaan hunian dengan uang muka (DP) Rp0. Program itu menggunakan subsidi silang antara area pengembangan hunian dan komersial.
Menurut dia, penyediaan program ini menelan anggaran yang besar. Salah satunya, penyertaan modal daerah (PMD) Rp800 miliar pada 2019.
Namun, jumlah hunian yang terbangun masih jauh dari target 14 ribu unit. Mujinoyo menyebut baru 780 unit di Nuansa Pondok Kelapa dan 850 unit sedang dibangun di Nuansa Cilangkap.
Baca: Erick Thohir: DP Rp0 Tak Mendidik Milenial
“Pembebasan lahan dengan APBD justru tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat DKI Jakarta,” kata dia.
Mujiyono meminta Pemprov DKI memutar otak agar target tersebut tercapai. Pemprov DKI, kata dia, harus mencari terobosan kreatif.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Permintaan itu berdasarkan capaian RPJMD selama 2,5 tahun terakhir.
“Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi mendalam,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2020.
Mujiyono menyoalkan program penanganan banjir Ibu Kota. Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
“Misalnya program pembangunan waduk dalam kota dan drainase vertikal,” ujar dia.
Mujiyono mengatakan program selanjutnya adalah meningkatkan jumlah wirausaha. Dia menyoroti target ambisius Pemprov DKI untuk mencetak 46.554 wirausaha baru setiap tahun.
“Program ini harus dievaluasi kembali karena realisasinya jauh dari target yang ditetapkan,” tutur politikus Partai Demokrat itu.
Mujiyono juga mengkritik penyediaan hunian dengan uang muka (DP) Rp0. Program itu menggunakan subsidi silang antara area pengembangan hunian dan komersial.
Menurut dia, penyediaan program ini menelan anggaran yang besar. Salah satunya, penyertaan modal daerah (PMD) Rp800 miliar pada 2019.
Namun, jumlah hunian yang terbangun masih jauh dari target 14 ribu unit. Mujinoyo menyebut baru 780 unit di Nuansa Pondok Kelapa dan 850 unit sedang dibangun di Nuansa Cilangkap.
Baca:
Erick Thohir: DP Rp0 Tak Mendidik Milenial
“Pembebasan lahan dengan APBD justru tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat DKI Jakarta,” kata dia.
Mujiyono meminta Pemprov DKI memutar otak agar target tersebut tercapai. Pemprov DKI, kata dia, harus mencari terobosan kreatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)