Jakarta: Penggusuran Kampung Akuarium membuat empat rukun tetangga (RT) di RW 04, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara hilang dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Warga kesulitan mengakses pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Dari empat RT itu tersisa 160 kepala keluarga (KK) yang bertahan di Kampung Akuarium. Mereka berasal dari RT 1 dan RT 12. Janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun ditagih. Mereka meminta struktur RT yang dihapus dihidupkan kembali.
"Itu keinginan warga masyarakat dan mudah-mudahan diakomodir oleh Pak Anies. Itu sudah kita sampaikan, dan dibilang 'Kenapa enggak?'," kata salah seorang warga Kampung Akuarium, Edi, kepada medcom.id, Kamis 9 November 2017.
Edi terlahir sebagai warga Kampung Luar Batang. Dia menikah dengan seorang gadis dari Kampung Akuarium. Sejak itu, dia menetap dan tercatat sebagai warga RT 12/RW 04 Kampung Akuarium.
Sejak penggusuran pada April 2016 lalu, Edi dan keluarganya tak memiliki data kependudukan. Akses pelayanan publik dari pemerintah setempat terenggut.
"Yang jadi persoalannya adalah karena alamatnya dihapus, maka data kependudukannya hilang. Otomatis warga sini enggak dapat pelayanan rumah sakit dan pendidikan," paparnya.
Hal senada disampaikan Jamiat, warga Kampung Akuarium lainnya. Jamiat dan beberapa warga lainnya mengadu ke Anies-Sandi untuk membuka kembali struktur RT 1 dan RT 12 Kampung Akuarium.
Hasilnya, Anies-Sandi berjanji segera membuka struktur RT yang sudah dihapus dari data Dinas Dukcapil itu. "Rapat perdana orang Dukcapil enggak datang. Rapat kedua, datang orang Dukcapilnya, dan bilang akan diaktifkan (struktur RT mereka)," jelas dia.
Hingga kini SK (Surat Keputusan) dari Dukcapil ke kecamatan atau kelurahan belum turun. Warga sudah melaporkan hal tersebut ke kelurahan. "Tapi malah dipersulit," ungkap Jamiat.
Dia berharap Anies-Sandi segera mengaktifkan kembali RT 1 dan RT 12 Kampung Akuarium. Dengan begitu, mereka bisa mengakses pelayanan publik.
"Yang paling penting itu identitas, karena dari situ kita bisa akses rumah sakit. Sekarang kan enggak bisa. Bahkan anak-anak yang mau sekolah itu enggak bisa masuk karena enggak punya data kependudukan," kata Jamiat.
Jakarta: Penggusuran Kampung Akuarium membuat empat rukun tetangga (RT) di RW 04, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara hilang dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Warga kesulitan mengakses pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Dari empat RT itu tersisa 160 kepala keluarga (KK) yang bertahan di Kampung Akuarium. Mereka berasal dari RT 1 dan RT 12. Janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun ditagih. Mereka meminta struktur RT yang dihapus dihidupkan kembali.
"Itu keinginan warga masyarakat dan mudah-mudahan diakomodir oleh Pak Anies. Itu sudah kita sampaikan, dan dibilang 'Kenapa enggak?'," kata salah seorang warga Kampung Akuarium, Edi, kepada
medcom.id, Kamis 9 November 2017.
Edi terlahir sebagai warga Kampung Luar Batang. Dia menikah dengan seorang gadis dari Kampung Akuarium. Sejak itu, dia menetap dan tercatat sebagai warga RT 12/RW 04 Kampung Akuarium.
Sejak penggusuran pada April 2016 lalu, Edi dan keluarganya tak memiliki data kependudukan. Akses pelayanan publik dari pemerintah setempat terenggut.
"Yang jadi persoalannya adalah karena alamatnya dihapus, maka data kependudukannya hilang. Otomatis warga sini enggak dapat pelayanan rumah sakit dan pendidikan," paparnya.
Hal senada disampaikan Jamiat, warga Kampung Akuarium lainnya. Jamiat dan beberapa warga lainnya mengadu ke Anies-Sandi untuk membuka kembali struktur RT 1 dan RT 12 Kampung Akuarium.
Hasilnya, Anies-Sandi berjanji segera membuka struktur RT yang sudah dihapus dari data Dinas Dukcapil itu. "Rapat perdana orang Dukcapil enggak datang. Rapat kedua, datang orang Dukcapilnya, dan bilang akan diaktifkan (struktur RT mereka)," jelas dia.
Hingga kini SK (Surat Keputusan) dari Dukcapil ke kecamatan atau kelurahan belum turun. Warga sudah melaporkan hal tersebut ke kelurahan. "Tapi malah dipersulit," ungkap Jamiat.
Dia berharap Anies-Sandi segera mengaktifkan kembali RT 1 dan RT 12 Kampung Akuarium. Dengan begitu, mereka bisa mengakses pelayanan publik.
"Yang paling penting itu identitas, karena dari situ kita bisa akses rumah sakit. Sekarang kan enggak bisa. Bahkan anak-anak yang mau sekolah itu enggak bisa masuk karena enggak punya data kependudukan," kata Jamiat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
