Jakarta: Bike to Work (B2W) Indonesia dan mitra koalisi (Road Safety Association Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal) memprotes jalur khusus road bike (sepeda balap) di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Ketua Tim Advokasi B2W Fahmi Saimima mengatakan pihaknya memberikan beberapa pilihan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mencegah terulangnya kebijakan diskriminatif.
Salah satunya diskresi mengubah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD). Pihaknya ingin pelaksanaan HBKB bisa lebih luas dengan membuka ruang publik sekaligus meningkatkan kualitas udara.
"Kita beri catatan khusus yang tadi disepakati pertama CFD tersebut akan zonasi, untuk 'public space' umum, yakni sepeda umum lambat, lari, jalan kaki, segala macam. Itu di zona tengah Sudirman-Thmarin. Untuk zona khusus sepeda balap atau yang olahraga kecepatan tinggi bisa memakai JLNT untuk kembali lagi tidak apa-apa. CFD bisa dijadikan solusi bersama," kata Fahmi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 13 Juni 2021.
Dia mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hati-hati melaksanakan HBKB. Pelaksanaan mesti tetap mematuhi protokol kesehatan sebab masih dalam masa pandemi covid-19.
"Pemberian jarak diatur dan harus diingat tidak boleh ada orang berdagang. Itu yang membuat kerumunan," beber dia.
Solusi kedua memberlakukan kebijakan internasional tentang slow traffic zone. Yakni mengurangi kecepan di jalur campuran hanya 25-30 km/jam di kawasan-kawasan tertentu.
Fahmi menilai keputusan itu tidak berpihak pada road bike. Dia menyebut usulan itu dari berbagai pihak termasuk pengendara bermotor.
Usulan sebetulnya sudah pernah disampaikan. Namun, dia menyebut Dishub DKI tak peduli.
"Kan ini dilatarbelakangi Dishub waktu merumuskan uji coba road bike diskusi hanya dengan ISSI dan road bike," ungkap dia.
Kebijakan tersebut akan dirumuskan lebih matang dan mendengarkan pendapat seluruh pihak. Diskusi lanjutan akan digelar pada Senin, 14 Juni 2021 dan Rabu, 16 Juni 2021.
Jakarta: Bike to Work (B2W) Indonesia dan mitra koalisi (Road Safety Association Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal) memprotes jalur khusus
road bike (
sepeda balap) di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Ketua Tim Advokasi B2W Fahmi Saimima mengatakan pihaknya memberikan beberapa pilihan kepada Dinas Perhubungan
DKI Jakarta untuk mencegah terulangnya kebijakan diskriminatif.
Salah satunya diskresi mengubah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau
Car Free Day (CFD). Pihaknya ingin pelaksanaan HBKB bisa lebih luas dengan membuka ruang publik sekaligus meningkatkan kualitas udara.
"Kita beri catatan khusus yang tadi disepakati pertama CFD tersebut akan zonasi, untuk 'public space' umum, yakni sepeda umum lambat, lari, jalan kaki, segala macam. Itu di zona tengah Sudirman-Thmarin. Untuk zona khusus sepeda balap atau yang olahraga kecepatan tinggi bisa memakai JLNT untuk kembali lagi tidak apa-apa. CFD bisa dijadikan solusi bersama," kata Fahmi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 13 Juni 2021.
Dia mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hati-hati melaksanakan HBKB. Pelaksanaan mesti tetap mematuhi protokol kesehatan sebab masih dalam masa pandemi covid-19.
"Pemberian jarak diatur dan harus diingat tidak boleh ada orang berdagang. Itu yang membuat kerumunan," beber dia.
Solusi kedua memberlakukan kebijakan internasional tentang
slow traffic zone. Yakni mengurangi kecepan di jalur campuran hanya 25-30 km/jam di kawasan-kawasan tertentu.
Fahmi menilai keputusan itu tidak berpihak pada
road bike. Dia menyebut usulan itu dari berbagai pihak termasuk pengendara bermotor.
Usulan sebetulnya sudah pernah disampaikan. Namun, dia menyebut Dishub DKI tak peduli.
"Kan ini dilatarbelakangi Dishub waktu merumuskan uji coba road bike diskusi hanya dengan ISSI dan road bike," ungkap dia.
Kebijakan tersebut akan dirumuskan lebih matang dan mendengarkan pendapat seluruh pihak. Diskusi lanjutan akan digelar pada Senin, 14 Juni 2021 dan Rabu, 16 Juni 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
