Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahamd Riza Patria (Ariza) telah mengevaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan tersebut dinilai sukses menurunkan mobilitas masyarakat setelah sepekan berjalan.
"Mobilitas masyarakat menurun jauh sekali, karena memang ditutup tempat-tempat (umum), jalur keluar masuk Jakarta (ditutup)," ujar Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juli 2021.
Dia menilai penerapan surat tanda registrasi pekerja (STRP) berjalan efektif. Setiap penumpang kereta rel listrik (KRL), TransJakarta, dan moda raya terpadu (MRT) diwajibkan mengantongi STRP untuk bisa beraktivitas di Jakarta.
Kemudian, aturan bekerja dari rumah bagi perusahaan non-esensial dan non-kritikal juga dinilai telah ditaati. Namun, dia tak menampik beberapa perusahaan masih membandel.
"Kami tetep memberikan sanksi dan denda dan penutupan sementara, bahkan akan cabut izinnya bagi yang terus membandel," tutur dia.
Baca: Masyarakat Dinilai Mulai Patuhi Aturan PPKM Darurat
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan mobilitas masyarakat menurun di sejumlah tempat publik. Penurunan itu terjadi sejak 3-7 Juli 2021.
Dia memerinci mobilitas masyarakat di tempat retail dan rekreasi berkurang 27,40 persen, serta toko bahan makanan dan apotek berkurang 11,20 persen. Kemudian, mobilitas di taman berkurang 22,60 persen, pusat transportasi umum bekurang 25,80 persen, dan tempat kerja bekurang 17,20 persen.
"Mobilitas masyarakat di area permukiman bertambah 10,20 persen," jelas Syafrin.
Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub)
DKI Jakarta Ahamd Riza Patria (Ariza) telah mengevaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat. Kebijakan tersebut dinilai sukses menurunkan mobilitas masyarakat setelah sepekan berjalan.
"Mobilitas masyarakat menurun jauh sekali, karena memang ditutup tempat-tempat (umum), jalur keluar masuk Jakarta (ditutup)," ujar Ariza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juli 2021.
Dia menilai penerapan surat tanda registrasi pekerja (STRP) berjalan efektif. Setiap penumpang kereta rel listrik (KRL), TransJakarta, dan moda raya terpadu (MRT) diwajibkan mengantongi STRP untuk bisa beraktivitas di Jakarta.
Kemudian, aturan bekerja dari rumah bagi perusahaan non-esensial dan non-kritikal juga dinilai telah ditaati. Namun, dia tak menampik beberapa perusahaan masih membandel.
"Kami tetep memberikan sanksi dan denda dan penutupan sementara, bahkan akan cabut izinnya bagi yang terus membandel," tutur dia.
Baca: Masyarakat Dinilai Mulai Patuhi Aturan PPKM Darurat
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan mobilitas masyarakat menurun di sejumlah tempat publik. Penurunan itu terjadi sejak 3-7 Juli 2021.
Dia memerinci mobilitas masyarakat di tempat retail dan rekreasi berkurang 27,40 persen, serta toko bahan makanan dan apotek berkurang 11,20 persen. Kemudian, mobilitas di taman berkurang 22,60 persen, pusat transportasi umum bekurang 25,80 persen, dan tempat kerja bekurang 17,20 persen.
"Mobilitas masyarakat di area permukiman bertambah 10,20 persen," jelas Syafrin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
