Jakarta: Ratusan perusahaan nonesensial di DKI Jakarta masih beroperasi pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Beberapa di antaranya sudah ditindak tegas, namun masih banyak perusahaan yang membandel.
Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria mengatakan banyak pekerja yang takut melapor karena khawatir mendapatkan sanksi dari perusahaan. Meski begitu, sudah masuk laporan pelanggaran sebanyak 661 kasus.
Laporan itu masuk sejak PPKM darurat diberlakukan, yakni pada 3 Juli, hingga 7 Juli. "Rumah makan pun masih ada yang melanggar aturan," kata Riza dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Rabu, 7 Juli 2021.
Pemprov DKI banyak mendapatkan laporan melalui melalui aplikasi Jangki. Aplikasi ini memang disediakan untuk memantau kepatuhan perusahaan selama PPKM darurat. (Taris Dwi Aryani)
Jakarta: Ratusan perusahaan nonesensial di DKI Jakarta masih beroperasi pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Beberapa di antaranya sudah ditindak tegas, namun masih banyak perusahaan yang membandel.
Wakil Gubernur DKI Jakarta A Riza Patria mengatakan banyak pekerja yang takut melapor karena khawatir mendapatkan sanksi dari perusahaan. Meski begitu, sudah masuk laporan pelanggaran sebanyak 661 kasus.
Laporan itu masuk sejak PPKM darurat diberlakukan, yakni pada 3 Juli, hingga 7 Juli. "Rumah makan pun masih ada yang melanggar aturan," kata Riza dalam tayangan Metro Hari Ini
Metro TV, Rabu, 7 Juli 2021.
Pemprov DKI banyak mendapatkan laporan melalui melalui aplikasi Jangki. Aplikasi ini memang disediakan untuk memantau kepatuhan perusahaan selama PPKM darurat.
(Taris Dwi Aryani)Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
