medcom.id, Jakarta: DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI akan menggelar rapat yang mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Kamis (25/9/2014).
Dalam agenda tersebut, Polda Metro Jaya mengaku siap untuk mengamankan berbagai gejolak massa yang mungkin saja melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk menolak pengesahan RUU Pilkada tersebut.
"Tetap antisipasi di depan Gedung DPR RI untuk melakukan pengamanan dengan SOP yang ada, personel standar 400," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya (23/9/2014).
Namun hingga saat ini, Rikwanto mengatakan pihak kepolisian belum juga menerima adanya laporan massa yang akan melakukan unjuk rasa tersebut,
"Diharapkan, sebelum melakukan aksi tersebut, massa memberi tahu pihak polisi terlebih dahulu. Kalau massa tidak memberitahukan terlebih dahulu, bisa dibubarkan," lanjutnya.
Apabila ada laporan jumlah pengunjuk rasa bertambah, akan ditambahkan pula jumlah personel yang berjaga. "Agar tidak terjadi anarkisme. Tetapi hingga saat ini belum ada laporan massa yang akan demo besok," paparnya.
DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada 25 September mendatang. Pembahasan RUU itu mengundang perhatian setelah adanya pengubahan pada salah satu pasalnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.
medcom.id, Jakarta: DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI akan menggelar rapat yang mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada Kamis (25/9/2014).
Dalam agenda tersebut, Polda Metro Jaya mengaku siap untuk mengamankan berbagai gejolak massa yang mungkin saja melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk menolak pengesahan RUU Pilkada tersebut.
"Tetap antisipasi di depan Gedung DPR RI untuk melakukan pengamanan dengan SOP yang ada, personel standar 400," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Mapolda Metro Jaya (23/9/2014).
Namun hingga saat ini, Rikwanto mengatakan pihak kepolisian belum juga menerima adanya laporan massa yang akan melakukan unjuk rasa tersebut,
"Diharapkan, sebelum melakukan aksi tersebut, massa memberi tahu pihak polisi terlebih dahulu. Kalau massa tidak memberitahukan terlebih dahulu, bisa dibubarkan," lanjutnya.
Apabila ada laporan jumlah pengunjuk rasa bertambah, akan ditambahkan pula jumlah personel yang berjaga. "Agar tidak terjadi anarkisme. Tetapi hingga saat ini belum ada laporan massa yang akan demo besok," paparnya.
DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada 25 September mendatang. Pembahasan RUU itu mengundang perhatian setelah adanya pengubahan pada salah satu pasalnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
