Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Anies Buka Seleksi Terbuka Kepala Bappeda

Nasional pemprov dki kisruh apbd dki
Kautsar Widya Prabowo • 01 November 2019 17:43
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam waktu dekat akan membuka seleksi terbuka kepala Badan Perancaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Langkah itu diambil setelah Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra Satria mundur.
 
"Seleksi terbuka melibatkan mengundang ASN (aparatur sipil negara) dari mana-mana, tidak hanya dari Jakarta," kata Anies Baswedan di Ruang Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 1 November 2019.
 
Sri Mahendra melepaskan kepimpinanya hari ini. Anies menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Suharti sebagai pelaksana tugas (plt) kepala Bappeda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ibu Suharti adalah seorang yang berpengalaman dibidang perencanan, beliau secara kepegawaian dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), menjadi kepala perencanaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," jelas dia.
 
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan itu memastikan Suharti memiliki rekam jejak yang baik untuk menakhodai Bappeda DKI. Dalam satu bulan belakangan, Suharti kerap bekerja sama dengan Bappeda.
 
"Jadi ini tandemnya langsung jalan, beliau ikuti semua proses," pungkas Anies.
 
Sri Mahendra mundur dengan alasan Bappeda DKI membutuhkan pemimpin yang lebih baik. Ke depan, Mahendra akan menjadi pejabat fungsional di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
 
"Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselarasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," jelas Mahendra.
 
Mahendra mundur setelah rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 menghebohkan publik. Pasalnya, ada beberapa anggaran yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya pembelian lem Aibon Rp82 miliar.
 
Beberapa hari sebelum mundur, Mahendra mengakui ada kebocoran sistem unggahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Dia mengaku tak pernah mengunggah data itu.
 
"Kalau Anda atau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, ya saya juga tak tahu itu masalah," ujar Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif