Anies Revisi Perda Ketertiban Umum
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda itu mengatur keberadaan becak di Ibu Kota.
 
Anies menghapus Pasal 24. Isinya, ayat 1; setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan usahanya yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Ayat 2; pemberian izin dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.
 
Anies mengubah Pasal 29 dengan menambah Pasal 29a ayat 1 yang berisi setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak atau barang yang difungsikan sebagai becak. Pengoperasian roda tiga ini bisa berjalan bila mendapat izin gubernur.
 
Selanjutnya, Anies menghapus ayat 3 dan 4 dalam Pasal 62 yang mengatur sanksi pengoperasian dan pembuatan becak di Jakarta.
 
Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdullah menanggapi revisi perda tersebut. Namun, ada yang membuatnya tampak tak senang.

Baca: Kebijakan Becak Dianggap Kemunduran Berpikir Gubernur DKI

Pasalnya, di draf revisi tersebut disebutkan bahwa becak diperbolehkan beroperasi atas izin gubernur. Menurutnya, kalimat tersebut tidak kuat untuk melegalkan becak di Ibu Kota.
 
"Cuma bunyinya masih jadi ganjalan. Bunyinya itu becak boleh beroperasi di Jakarta atas izin gubernur. Kata 'atas izin gubernur' kita ingin hilangkan. Kalau gubernurnya Pak Anies, kalau enggak?" kata Rasdullah.
 
Rasdullah ingin becak dianggap sebagai angkutan tetap lingkungan yang beroperasi di kawasan perkampungan. Untuk itu, diperlukan payung penataan becak.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id