medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta konsisten membenahi angkutan umum di Ibu Kota. Sebab, semua wacana yang digulirkan belum memberikan dampak positif, bahkan transportasi di Jakarta semakin buruk dan pelayanan menurun.
Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung mengatakan, banyaknya bus TransJakarta yang terbakar serta menurunnya pelayanan dan kenyamanan di dalam bus menjadi tolak ukur kualitas angkutan umum di Ibu Kota.
“Harus ada perubahan, Ibu Kota sebesar Jakarta harusnya memiliki moda transportasi yang memadai,” kata Ellen, Rabu (17/6/2015).
Menurutnya, tingginya mobilitas warga yang menggunakan kendaraan pribadi karena angkutan umum belum memberikan rasa aman dan nyaman. “Kecepatan, ketepatan waktu serta rasa aman dan nyaman belum sepenuhnya dirasakan. Makanya mereka enggan meninggalkan mobil pribadi,” ujarnya.
Masyarakat lebih memilih membeli mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Banyaknya mobil LCGC seharusnya menjadi pecut bagi pemerintah untuk melakukan percepatan penuntasan kemacetan lalu lintas.
Kebijakan mobil murah yang dikeluarkan tidak dapat disalahkan, karena masyarakat membutuhkan kendaraan yang nyaman dan aman untuk mendukung mobilitasnya, sementara fasilitas angkutan transportasi publik di Jakarta belum memadai.
Dia mengungkapkan, satu dari 17 langkah rekomendasi Wakil Presiden adalah pembatasan kendaraan bermotor bukan pembatasan pembelian.
“Masyarakat Jakarta rela mengeluarkan uang demi kenyamanan. Tidak ada mobil murah saja daya beli masyarakat Jakarta terhadap mobil relatif tinggi. Industri mobil murah akan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penjualan kendaraan akan meningkatkan konsumsi bahan bakar, kemacetan dan polusi. Pemberlakukan genap ganjil, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP), jalan tol, tidak akan menghalangi warga menggunakan kendaraannya.
“Mereka akan sukarela mengeluarkan uang untuk operasional. Karena angkutan transportasi Jakarta masih buruk, perlu konsistensi Pemerintah dalam membenahi angkutan umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Sistem Electronic Road Pricing (ERP) Dishubtrans DKI Leo Amstrong mengaku sulit menerapkan ERP bulan ini, walaupun dua mesin ERP sudah diujicoba di Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman sejak tahun lalu. Penerapan ERP molor karena DKI belum membentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) ERP.
BLUD berperan mengatur uang yang diperoleh dari ERP, uang hasil pemotongan saldo tiap kendaraan yang melintas di daerah ERP akan dimanfaatkan untuk transportasi.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta konsisten membenahi angkutan umum di Ibu Kota. Sebab, semua wacana yang digulirkan belum memberikan dampak positif, bahkan transportasi di Jakarta semakin buruk dan pelayanan menurun.
Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung mengatakan, banyaknya bus TransJakarta yang terbakar serta menurunnya pelayanan dan kenyamanan di dalam bus menjadi tolak ukur kualitas angkutan umum di Ibu Kota.
“Harus ada perubahan, Ibu Kota sebesar Jakarta harusnya memiliki moda transportasi yang memadai,” kata Ellen, Rabu (17/6/2015).
Menurutnya, tingginya mobilitas warga yang menggunakan kendaraan pribadi karena angkutan umum belum memberikan rasa aman dan nyaman. “Kecepatan, ketepatan waktu serta rasa aman dan nyaman belum sepenuhnya dirasakan. Makanya mereka enggan meninggalkan mobil pribadi,” ujarnya.
Masyarakat lebih memilih membeli mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC). Banyaknya mobil LCGC seharusnya menjadi pecut bagi pemerintah untuk melakukan percepatan penuntasan kemacetan lalu lintas.
Kebijakan mobil murah yang dikeluarkan tidak dapat disalahkan, karena masyarakat membutuhkan kendaraan yang nyaman dan aman untuk mendukung mobilitasnya, sementara fasilitas angkutan transportasi publik di Jakarta belum memadai.
Dia mengungkapkan, satu dari 17 langkah rekomendasi Wakil Presiden adalah pembatasan kendaraan bermotor bukan pembatasan pembelian.
“Masyarakat Jakarta rela mengeluarkan uang demi kenyamanan. Tidak ada mobil murah saja daya beli masyarakat Jakarta terhadap mobil relatif tinggi. Industri mobil murah akan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penjualan kendaraan akan meningkatkan konsumsi bahan bakar, kemacetan dan polusi. Pemberlakukan genap ganjil, jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP), jalan tol, tidak akan menghalangi warga menggunakan kendaraannya.
“Mereka akan sukarela mengeluarkan uang untuk operasional. Karena angkutan transportasi Jakarta masih buruk, perlu konsistensi Pemerintah dalam membenahi angkutan umum,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Sistem Electronic Road Pricing (ERP) Dishubtrans DKI Leo Amstrong mengaku sulit menerapkan ERP bulan ini, walaupun dua mesin ERP sudah diujicoba di Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman sejak tahun lalu. Penerapan ERP molor karena DKI belum membentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) ERP.
BLUD berperan mengatur uang yang diperoleh dari ERP, uang hasil pemotongan saldo tiap kendaraan yang melintas di daerah ERP akan dimanfaatkan untuk transportasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
