Jakarta: Gubernur Anies Baswedan diyakini bisa lebih fokus menangani masalah di DKI Jakarta saat ibu kota negara sudah berpindah ke IKN Nusantara di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah pemindahan ibu kota, tugas dari segi birokrasi akan sedikit berkurang.
"Sederhananya seperti ini. Di Jakarta ada kurang lebih 100 kedutaan besar. Bila ada setiap kepala negara datang ke Indonesia, ke Jakarta, gubernur wajib menyambut di bandara. Setiap ada undangan wajib dipenuhi. Jadi ketika tidak jadi ibu kota, kepala daerah akan lebih fokus sebagai kepala daerah provinsi," ujar Mantan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Dadang Sholihin, dilansir Media Indonesia, Jumat, 4 Februari 2022.
Baca: NasDem Persilakan Masyarakat Gugat UU IKN ke MK
Sebelumnya, pemerintah mengatakan pemindahan ibu kota lantaran Jakarta sudah tak lagi berketahanan untuk menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, Jakarta memiliki sekelumit permasalahan mulai dari lingkungan hingga kemacetan.
Pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai pada semester II-2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan ibu kota baru nantinya akan didominasi hutan.
"Total semua (luas Nusantara) adalah 256.000 hektare, dan dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi get up area dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan," kata Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Februari 2022.
Suharso menegaskan pemerintah tidak mau ekosistem di Nusantara rusak karena pembangunan. Itu sebabnya, pemerintah tetap memikirkan ekosistem hutan di sana.
"Kita tidak sekadar pindah ibu kota, tetapi cara-cara kerja baru akan kita kenalkan di sana," tutur Suharso.
Jakarta: Gubernur
Anies Baswedan diyakini bisa lebih fokus menangani masalah di DKI Jakarta saat ibu kota negara sudah berpindah ke
IKN Nusantara di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah pemindahan ibu kota, tugas dari segi birokrasi akan sedikit berkurang.
"Sederhananya seperti ini. Di Jakarta ada kurang lebih 100 kedutaan besar. Bila ada setiap kepala negara datang ke Indonesia, ke Jakarta, gubernur wajib menyambut di bandara. Setiap ada undangan wajib dipenuhi. Jadi ketika tidak jadi ibu kota, kepala daerah akan lebih fokus sebagai kepala daerah provinsi," ujar Mantan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Dadang Sholihin, dilansir
Media Indonesia, Jumat, 4 Februari 2022.
Baca:
NasDem Persilakan Masyarakat Gugat UU IKN ke MK
Sebelumnya, pemerintah mengatakan pemindahan ibu kota lantaran Jakarta sudah tak lagi berketahanan untuk menjadi pusat pemerintahan. Selain itu, Jakarta memiliki sekelumit permasalahan mulai dari lingkungan hingga kemacetan.
Pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai pada semester II-2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan ibu kota baru nantinya akan didominasi hutan.
"Total semua (luas Nusantara) adalah 256.000 hektare, dan dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi
get up area dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan," kata Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Februari 2022.
Suharso menegaskan pemerintah tidak mau ekosistem di Nusantara rusak karena pembangunan. Itu sebabnya, pemerintah tetap memikirkan ekosistem hutan di sana.
"Kita tidak sekadar pindah ibu kota, tetapi cara-cara kerja baru akan kita kenalkan di sana," tutur Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
