medcom.id, Jakarta: Sebagian warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung pindah ke Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Namun, masih ada warga menolak pindah. Mereka menilai kebijakan pemerintah tidak adil.
Seperti Dewin, 34, warga RT 06 RW 12. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu petugas kelurahan membagikan formulir untuk kepindahan ke Rusun Rawa Bebek. Namun, ia menolak mengisi formulir itu.
"Saya dan keluarga tidak mengisi formulir dari Kelurahan Bukit Duri. Sangat merugikan kami, kalau pindah ke rusun," kata Dewin saat berbincang dengan Metrotvnews.com di Bukit Duri, Jumat (12/8/2016).
Dewin menjelaskan, salah satu poin kesepakatan di formulir bahwa rumah warga di Bukit Duri tidak diakui pemerintah. Menurut Dewin, warga yang menolak pindah keberatan dengan poin tersebut.
"Setiap warga yang mengisi formulir itu dan pindah ke rusun tidak akan menerima hak ganti rugi atas rumah dan tanah mereka yang digusur Pemerintah Provinsi DKI," ujar Dewin.
Sama halnya dengan Dewin, Yanto, 36, dan keluarga, keberatan pindah ke rusun karena biaya sewa rusun yang menurutnya mahal. Sedangkan pekerjaan Yanto sehari-hari hanya berjualan makanan ringan.
"Di rusun harus bayar Rp300 ribu setiap bulan. Belum uang air, listrik, dan makan setiap hari. Kalau bigitu saya tidak kuat," ucap Yanto.
Selain itu, Yanto juga menolak pindah ke Rusun Rawa Bebek karena pemerintah tidak mengakui tanah dan bangunan rumahnya.
medcom.id, Jakarta: Sebagian warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung pindah ke Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur. Namun, masih ada warga menolak pindah. Mereka menilai kebijakan pemerintah tidak adil.
Seperti Dewin, 34, warga RT 06 RW 12. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu petugas kelurahan membagikan formulir untuk kepindahan ke Rusun Rawa Bebek. Namun, ia menolak mengisi formulir itu.
"Saya dan keluarga tidak mengisi formulir dari Kelurahan Bukit Duri. Sangat merugikan kami, kalau pindah ke rusun," kata Dewin saat berbincang dengan Metrotvnews.com di Bukit Duri, Jumat (12/8/2016).
Dewin menjelaskan, salah satu poin kesepakatan di formulir bahwa rumah warga di Bukit Duri tidak diakui pemerintah. Menurut Dewin, warga yang menolak pindah keberatan dengan poin tersebut.
"Setiap warga yang mengisi formulir itu dan pindah ke rusun tidak akan menerima hak ganti rugi atas rumah dan tanah mereka yang digusur Pemerintah Provinsi DKI," ujar Dewin.
Sama halnya dengan Dewin, Yanto, 36, dan keluarga, keberatan pindah ke rusun karena biaya sewa rusun yang menurutnya mahal. Sedangkan pekerjaan Yanto sehari-hari hanya berjualan makanan ringan.
"Di rusun harus bayar Rp300 ribu setiap bulan. Belum uang air, listrik, dan makan setiap hari. Kalau bigitu saya tidak kuat," ucap Yanto.
Selain itu, Yanto juga menolak pindah ke Rusun Rawa Bebek karena pemerintah tidak mengakui tanah dan bangunan rumahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
