Suasana di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.
Suasana di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala.

Rapor Keterbukaan Informasi Publik DKI Jeblok

Nasional pemprov dki keterbukaan informasi publik
Nur Azizah • 25 April 2019 13:26
Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merilis rapor keterbukaan informasi publik di Indonesia. Berdasarkan monitoring dan penilaian AJI, rapor keterbukaan informasi publik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jeblok.
 
Ada beberapa penilaian dari AJI, yakni proactive disclosure, institutional measures tahap satu, institutional measures tahap dua, processing request, dan penilaian akhir. Proactive disclosure meneliti sejauh mana informasi institusi serta informasi publik dipublikasikan lembaga terkait.
 
"Proactive disclosure DKI kuning, dengan skala nilai 33 hingga 66," kata anggota Tim Peneliti AJI, Kresna Mawa, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, penilaian institutional measures meneliti penyerapan lembaga terhadap suatu informasi. Untuk institutional measures tahap satu, DKI mendapatkan cap kuning dan institutional measures tahap dua mendapat cap merah. Skala penilaian merah dari 0 hingga 33.
 
Selanjutnya, processing request ialah penilaian bagaimana lembaga merespons permintaan publik. Untuk kategori ini, Pemprov kembali mendapat nilai merah. Dengan begitu, penilaian akhir keterbukaan informasi publik Pemprov DKI mendapatkan rapor merah.
 
Selain AJI, riset ini dilakukan bersama beberapa lembaga lainnya, seperti Asosiasi E-Commerce Indonesia (idea), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dan Indonesian Parliamentary Center. "Kami menggunakan metode The Freedom of Information Advocates Network dengan melakukan permintaan data pada 12 lembaga," kata Kresna.
 
Sebanyak 12 lembaga dibedah dalam penelitian ini. Mereka adalah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemprov DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta.
 
Kresna menuturkan sebagian besar lembaga telah menyediakan informasi proses mendapatkan data publik di halaman webnya. Namun, dari sisi kualitas layanan pemenuhan data masih tergolong rendah.
 
Baca: DPRD DIY Godok Raperda Keterbukaan Informasi Publik
 
“Ada lembaga yang memiliki formulir permintaan data, tapi tidak ada petugas di tempat. Kami juga menemukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang tidak merespons permintaan data yang diajukan. Tidak ada tindak lanjut,” ujar Kresna.
 
Hal ini berbanding terbalik dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak publik atas informasi. Dalam praktiknya, meski UU ini sudah berjalan 10 tahun, pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum maksimal.
 
Berdasar hasil riset tersebut, AJI merekomendasikan beberapa hal. Lembaga-lembaga publik wajib menyediakan informasi tentang prosedur mengakses informasi bagi publik di situs web hingga mendorong lembaga publik daerah untuk menerapkan UU Keterbukaan Informasi.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif