medcom.id, Jakarta: Rapat pembahasan APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri antara DPRD dan Pemprov DKI batal dilaksanakan. Dewan minta SKPD menyiapkan dokumen RAPBD 2015 versi eksekutif setebal 6 ribu halaman.
“DPRD meminta bahan APBD versi Pemprov DKI secara lengkap. Mereka minta bahan APBD yang 6 ribu halaman itu. Kami akan serahkan sore nanti," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Dia mengungkapkan, rapat itu hanya membahas evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri. Seperti pendidikan, kebersihan, kesehatan, PU jalan dan PU air.
“Nanti dalam pertemuan itu akan diubah, ditanyakan ke badan anggaran. Banggar bisa nanya SKPD untuk masukan," ujarnya.
Seperti diketahui, Banggar DPRD DKI memutuskan menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI yang membahas evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2015.
medcom.id, Jakarta: Rapat pembahasan APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri antara DPRD dan Pemprov DKI batal dilaksanakan. Dewan minta SKPD menyiapkan dokumen RAPBD 2015 versi eksekutif setebal 6 ribu halaman.
“DPRD meminta bahan APBD versi Pemprov DKI secara lengkap. Mereka minta bahan APBD yang 6 ribu halaman itu. Kami akan serahkan sore nanti," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Heru Budi Hartono di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).
Dia mengungkapkan, rapat itu hanya membahas evaluasi dari Kementrian Dalam Negeri. Seperti pendidikan, kebersihan, kesehatan, PU jalan dan PU air.
“Nanti dalam pertemuan itu akan diubah, ditanyakan ke badan anggaran. Banggar bisa nanya SKPD untuk masukan," ujarnya.
Seperti diketahui, Banggar DPRD DKI memutuskan menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI yang membahas evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
