medcom.id, Jakarta: Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk menyelesaikan kisruh APBD DKI tidak menemui kesepakatan. DPRD dan Gubenur DKI Basuki Tjahaja Purnama saling serang hingga berakhir ricuh. Namun DPRD mendukung penuh kinerja Ahok.
Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana mengatakan, dirinya mengapresiasi kinerja Ahok selama menjabat sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur di DKI Jakarta. Namun Lulung menyayangkan sifat Ahok yang keras kepala dan etika Ahok yang tidak berubah.
"Sejujurnya saya memberi apresasi pada kinerja Pak Ahok, saya sepakat perubahan itu perlu. Tapi soal etika dia tidak berubah," kata Lulung di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Dia menceritakan, kekisruhan dalam mediasi akibat tingkah Ahok yang memarahi anak buahnya di muka umum. “Tadi dia (Ahok) berteriak memaki-maki anak buahnya di depan DPRD dan khalayak banyak. Itu tidak pantas,” ujarnya.
Lulung menuding Ahok melanggar Undang-undang karena tidak memasukkan hasil pembahasan APBD ke dalam e-budgeting. Padahal pembahasan APBD sudah diketok palu pada 27 Januari.
"Tadi terungkap, Ahok memaksa anak buahnya tidak mengimput program. Salah satunya UPS. Siapapun yang mengusulkan UPS harusnya diketahui. Tapi kapan pembahasan itu terjadi, kami juga ada hak budgeting. Makanya ada rapat kerja antara komisi dan SKPD. UPS itu masuk dalam pembahasan dan diketok dalam paripurna. Pak Ahok menandatangani dengan dewan," katanya.
medcom.id, Jakarta: Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk menyelesaikan kisruh APBD DKI tidak menemui kesepakatan. DPRD dan Gubenur DKI Basuki Tjahaja Purnama saling serang hingga berakhir ricuh. Namun DPRD mendukung penuh kinerja Ahok.
Wakil Ketua DPRD, Abraham Lunggana mengatakan, dirinya mengapresiasi kinerja Ahok selama menjabat sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur di DKI Jakarta. Namun Lulung menyayangkan sifat Ahok yang keras kepala dan etika Ahok yang tidak berubah.
"Sejujurnya saya memberi apresasi pada kinerja Pak Ahok, saya sepakat perubahan itu perlu. Tapi soal etika dia tidak berubah," kata Lulung di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Dia menceritakan, kekisruhan dalam mediasi akibat tingkah Ahok yang memarahi anak buahnya di muka umum. “Tadi dia (Ahok) berteriak memaki-maki anak buahnya di depan DPRD dan khalayak banyak. Itu tidak pantas,” ujarnya.
Lulung menuding Ahok melanggar Undang-undang karena tidak memasukkan hasil pembahasan APBD ke dalam e-budgeting. Padahal pembahasan APBD sudah diketok palu pada 27 Januari.
"Tadi terungkap, Ahok memaksa anak buahnya tidak mengimput program. Salah satunya UPS. Siapapun yang mengusulkan UPS harusnya diketahui. Tapi kapan pembahasan itu terjadi, kami juga ada hak budgeting. Makanya ada rapat kerja antara komisi dan SKPD. UPS itu masuk dalam pembahasan dan diketok dalam paripurna. Pak Ahok menandatangani dengan dewan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
