Pandemi Covid-19, Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI Dinilai Tak Tepat

Jakarta: Kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021 tidak tepat. Apalagi, Indonesia, khusunya Jakarta tengah dilanda pandemi covid-19. "NasDem tidak anti dengan kenaikan tapi momentun hari ini (pandemi), NasDem melihat ini tidak tepat," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis, 3 Desember 2020. Menurut dia, anggota DPRD di daerah lain justru mengalami pemotongan gaji. Bahkan, anggaran daerah dipangkas dan kegiatan yang tak berhubungan dengan penanganan covid-19 dihilangkan. Dia meminta legislator DKI lebih sensitif melihat situasi saat ini. Terlebih, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19. "DPRD DKI dengan kekuasaannya kemudian menaikkan pendapatan mereka. Ini di mana keadilan bagi rakyat?" kata dia. Baca: Alasan Anggaran RKT DPRD DKI Naik Ali menegaskan NasDem menolak usulan kenaikan pendapatan legislator DKI itu. "(Lagipula) dengan pendapatan DPRD DKI tahun 2020 sudah melampaui pendapatan yang lain," tambah dia. Gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta melonjak dari Rp129 juta menjadi Rp173.249.250 per bulan. Angka itu terungkap dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD dan Pemprov DKI.   Total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD. Secara keseluruhan 106 anggota, legislator menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.