Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sepakat lima BUMD milik Pemprov DKI tak lagi mendapat penyertaan modal daerah (PMD). Namun, DPRD DKI tetap akan mengawasi kinerja keuangannya, meski tak lagi mendapat PMD.
"Ini kan policy dari pada gubernur. Karena program-program dia juga masih kurang anggaran," kata Prasetyo usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2017.
Prasetyo mengatakan, DPRD DKI mendukung penuh langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang tak akan memberikan PMD. Menurut dia, hal ini bisa menjadi momentum agar BUMD mandiri tanpa suntikan anggaran dari Pemprov.
"Saya mendukung saja kerena ini policy Gubernur," ujar Prasetyo.
Baca: Sandi Sebut 5 Dirut BUMD tak Keberatan PMD Dicabut
Politikus PDI Perjuangan itu yakin kinerja keuangan lima BUMD itu akan tetap stabil. Ia pun ingin kinerja keuangan BUMD diaudit selama mereka masih menerima kucuran dana dari Pemprov DKI.
Contohnya, beberapa tahun lalu PT Jakarta Pro menerima PMD dari Pemprov sebesar Rp650 miliar untuk mengakuisisi PT Palyja. Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.
"Sekarang saya pertanyakan anggaran itu dan mana bunganya. Engga mungkin uang itu ditaruh di bank engga dan bungnya. Saya minta diaudit hal-hal seperti itu," tegas dia.
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sepakat lima BUMD milik Pemprov DKI tak lagi mendapat penyertaan modal daerah (PMD). Namun, DPRD DKI tetap akan mengawasi kinerja keuangannya, meski tak lagi mendapat PMD.
"Ini kan
policy dari pada gubernur. Karena program-program dia juga masih kurang anggaran," kata Prasetyo usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2017.
Prasetyo mengatakan, DPRD DKI mendukung penuh langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang tak akan memberikan PMD. Menurut dia, hal ini bisa menjadi momentum agar BUMD mandiri tanpa suntikan anggaran dari Pemprov.
"Saya mendukung saja kerena ini
policy Gubernur," ujar Prasetyo.
Baca: Sandi Sebut 5 Dirut BUMD tak Keberatan PMD Dicabut
Politikus PDI Perjuangan itu yakin kinerja keuangan lima BUMD itu akan tetap stabil. Ia pun ingin kinerja keuangan BUMD diaudit selama mereka masih menerima kucuran dana dari Pemprov DKI.
Contohnya, beberapa tahun lalu PT Jakarta Pro menerima PMD dari Pemprov sebesar Rp650 miliar untuk mengakuisisi PT Palyja. Namun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.
"Sekarang saya pertanyakan anggaran itu dan mana bunganya. Engga mungkin uang itu ditaruh di bank engga dan bungnya. Saya minta diaudit hal-hal seperti itu," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
