Jakarta: Komisi D DPRD menyepakati usulan anggaran pengkajian pembangunan pusat pengolahan sampah intermediate treatment facility (ITF) sebesar Rp6 miliar. Rencana pembangunan yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup DKI itu berada di tiga lokasi, yaitu di wilayah Cilincing, Jakarta Utara; Rawa Buaya, Jakarta Barat; dan wilayah Jakarta Selatan.
"Ada tiga kajian ITF, tapi hanya satu (Cilincing) yang dimungkinkan pembebasan lahanya tahun depan. Prinsipnya kajian tiga titik dengan anggaran Rp6 miliar, bisa disetujui?" ucap Ketua Komisi D Ida Mahmudah, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11).
Seluruh anggota DPRD menjawab setuju pertanyaan Ida. Sebelum usulan tersebut disetujui, terjadi perdebatan antara Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto.
Asep awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp10 miliar. Tapi permintaan Asep ditolak mentah-mentah.
"Waktu mendesain ITF itu kan mestinya sudah ada desainnya untuk berapa setiap (pembangunan) ITF? Masa kasih Rp10 miliar Pak? Soal tipping fee (biaya pengolahan sampah) kan sudah ada kesepakatannya. Apalagi yang mau Bapak cari?" tanya Taufik.
Asep menjawab tipping fee tiga lokasi itu belum belum ditetapkan. Tapi, pernyataan itu dibantah Taufik. Politikus Gerindra itu menyebut tipping fee telah ditetapkan sebesar Rp500 ribu.
"Kalau gitu nanti saya bisa suruh stop itu ITF Sunter-nya. Itu sudah ada kesepakatan. Enggak mungkin kalau bisnis tidak ada dasar angkanya," jelas Taufik.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengusulkan tipping fee sebesar Rp600 ribu. Ia mengatakan harga itu berbeda dengan yang ditetapkan di ITF Sunter karena tiga lokasi anyar itu menggunakan teknologi berbeda.
Taufik menegaskan tipping fee tak boleh berubah satu sama lain. "ITF Sunter saja belum jalan. Intinya siapkan kajian tiga lokasi," jelas Taufik.
Jakarta: Komisi D DPRD menyepakati usulan anggaran pengkajian pembangunan pusat pengolahan sampah
intermediate treatment facility (ITF) sebesar Rp6 miliar. Rencana pembangunan yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup DKI itu berada di tiga lokasi, yaitu di wilayah Cilincing, Jakarta Utara; Rawa Buaya, Jakarta Barat; dan wilayah Jakarta Selatan.
"Ada tiga kajian ITF, tapi hanya satu (Cilincing) yang dimungkinkan pembebasan lahanya tahun depan. Prinsipnya kajian tiga titik dengan anggaran Rp6 miliar, bisa disetujui?" ucap Ketua Komisi D Ida Mahmudah, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11).
Seluruh anggota DPRD menjawab setuju pertanyaan Ida. Sebelum usulan tersebut disetujui, terjadi perdebatan antara Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dan Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto.
Asep awalnya mengajukan anggaran sebesar Rp10 miliar. Tapi permintaan Asep ditolak mentah-mentah.
"Waktu mendesain ITF itu kan mestinya sudah ada desainnya untuk berapa setiap (pembangunan) ITF? Masa kasih Rp10 miliar Pak? Soal
tipping fee (biaya pengolahan sampah) kan sudah ada kesepakatannya. Apalagi yang mau Bapak cari?" tanya Taufik.
Asep menjawab
tipping fee tiga lokasi itu belum belum ditetapkan. Tapi, pernyataan itu dibantah Taufik. Politikus Gerindra itu menyebut
tipping fee telah ditetapkan sebesar Rp500 ribu.
"Kalau gitu nanti saya bisa suruh stop itu ITF Sunter-nya. Itu sudah ada kesepakatan. Enggak mungkin kalau bisnis tidak ada dasar angkanya," jelas Taufik.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengusulkan tipping fee sebesar Rp600 ribu. Ia mengatakan harga itu berbeda dengan yang ditetapkan di ITF Sunter karena tiga lokasi anyar itu menggunakan teknologi berbeda.
Taufik menegaskan
tipping fee tak boleh berubah satu sama lain. "ITF Sunter saja belum jalan. Intinya siapkan kajian tiga lokasi," jelas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
