Ekskavator mengangkut sampah kiriman yang menumpuk di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan. Foto: MI/Susanto.
Ekskavator mengangkut sampah kiriman yang menumpuk di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan. Foto: MI/Susanto.

Pergub Kantong Ramah Lingkungan Segera Diterapkan

Nasional sampah jakarta
Antara • 09 Juli 2019 17:10
Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta optimistis dapat menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan. Aturan ini bahkan bisa mulai diterapkan bulan ini.
 
"Saat ini pergub tersebut tinggal menunggu ditandatangani Gubernur Anies Baswedan," kata Kepala Seksi Pengelola Sampah DLH DKI Jakarta Rahmawati di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Menurut dia, penandatanganan pergub belum dilakukan untuk memastikan semua pihak berkepentingan siap menerapkan peraturan ini. "Jangan sampai ada gejolak yang tinggi setelah aturan ini diterapkan," kata Rahmawati.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengatakan pergub ini adalah upaya pemerintah mengurangi sampah plastik yang menjadi salah satu penyumbang terbesar volume sampah di Ibu Kota. Aturan ini adalah penegasan lebih detail dari Pasal 21 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
 
"Karena pada aturan sebelumnya tidak diatur secara rinci penjelasan mengenai kantong belanja apa saja yang diperbolehkan dan kurang detail soal kewajiban serta sanksi," jelas dia.
 
Kondisi tersebut, menurut Rahmawati, menyebabkan banyak pemilik usaha mencari celah untuk tidak menerapkan aturan tersebut secara disiplin. Pergub baru pun bakal mengatur mekanisme penerapan kantong ramah lingkungan.
 
"Seperti apa yang diizinkan, apa saja sanksinya, dan ada juga soal ketentuan kewajiban edukasi dari pemilik usaha," tambah dia.
 
Rahmawati mengatakan ada tiga sasaran pergub kantong ramah lingkungan ini. Mereka adalah pusat perbelanjaan modern, toko swalayan, dan pasar tradisional.
 
Untuk pasar tradisional, pergub diterapkan kepada seluruh pedagang di dalamnya. Pengawasan dilakukan dari pengelola pasar di DKI Jakarta, yakni, PD Pasar Jaya. Pelanggar pergub akan dikenakan sanksi secara bertahap.
 
"Setelah tiga tahap teguran administrasi dengan jangka waktu satu pekan tiap tahap, sanksi berlanjut pada tahapan sanksi uang paksa dari Rp5 juta hingga Rp25 juta dalam empat tahap," kata dia.
 
Sanki berat bakal mengancam para pelanggar. Bila semua tahapan sanksi masih diabaikan, izin usaha pelanggar pergub akan dibekukan tanpa pandang bulu.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif