Peringati May Day, Buruh Bakal Deklarasikan Ormas

medcom.id, Jakarta: Buruh dan elemen masyarakat lain sepakat mendeklarasikan organisasi masyarakat saat May Day, Minggu 1 Mei. Ormas dibentuk untuk memperjuangkan hak buruh dalam kancah perpolitikan. "Ada dua ormas. Pertama, Rumah Rakyat Indonesia (RRI) dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan afiliasinya," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di Sofyan Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta (29/4/2016). Menurut dia, RRI berisikan massa lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Federasi Sektor Umum Indonesia, dan Jamkes Watch. "Satu lagi sudah dibentuk Andi Gani Nena Wea, yakni Organisasi Rakyat Indonesia (ORI). Ada pula ormas petani nanti di bulan September," jelas dia. Konferensi pers perwakilan buruh di kawasan Menteng/MTVN/Yogi Bayu Aji Ormas bakal menjadi blok politik sebagai pressure group agar buruh tak berjuang sendiri-sendiri. Said tak menutup kemungkinan ormas bisa menjadi partai politik ke depannya. Sebab, ormas memang dibentuk sebagai kekuatan politik alternatif. "Suara buruh enggak boleh diabaikan, ada 47 juta buruh. Sama keluarga jadi 60 juta. Ini harus dikonsultasikan. Tak tutup kemungkinan bentuk parpol alternatif," jelas dia. Presiden KSPI Said Iqbal/MTVN/Yogi Bayu Aji Dalam aksi May Day buruh akan memperjuangkan beberapa isu. Salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena berorientasi pemberian upah murah. Menurut Said, berdasarkan data dari International Labour Organisation, upah rata-rata buruh di Indonesia sekitar USD174. Angka ini masih di bawah Vietnam senilai USD181, Malaysia senilai USD609, dan Thailand senilai USD358. "Naikkan upah Rp650 ribu untuk kejar Thailand," tegas dia. Mereka, kata dia, juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap buruh dan aktivitas sosial lainnya dan setop PHK pada buruh. Ini dilakukan mengingat beberapa aktivis buruh tengah disidang lantaran berunjuk rasa melewati batas waktu yang ditentukan. Ilustrasi aksi buruh/ANT Said memaparkan, buruh juga bakal menolak reklamasi, penggusuran, dan tax amnesty. Reklamasi dinilai merugikan buruh nelayan dan hanya menguntungkan pemilik uang. Di sisi lain, banyak buruh yang menjadi korban penggusuran. "Dan tolak tax amnesty, karena cederai rasa keadilan. Upah ditekan murah tapi orang kaya kemplang pajak malah diampuni," ucap dia.