medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berupaya menggenjot penyerapan anggaran DKI. Namun, Ahok curiga ada oknum yang `bermain` dan tak ingin penyerapan anggaran DKI optimal.
"Ada oknum sengaja menghambat supaya serapan anggaran kecil. Alus mainnya di sini. Tujuannya apa? Supaya bikin kita gagal," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).
Salah satu pos yang banyak mengeluarkan dana infrastruktur adalah Dinas Tata Air. Agar anggaran keluar perlu ada lelang sejumlah proyek di dalamnya.
Ahok mengaku menegakkan sistem lelang konsolidasi. Tujuannya, untuk menyatukan nilai setiap lelang kecil di DKI agar dikelola kontraktor profesional.
"Tapi lelang konsolidasinya dimainin," ucap Ahok.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) merupakan lembaga yang menangani lelang antara SKPD dan kontraktor. Ahok mencurigai ada yang tidak beres dengan sistem kinerja di BPPBJ. Tapi, Ahok masih akan memberi kesempatan kepada pihak BPPBJ.
"Memang nih BPPBJ kami bermasalah total. Ada pengadaannya total ngaco, tapi alus, mainnya bertahan. Enggak masalah lah kita biarin aja dulu," terang Ahok.
Kendala
Kepala BBPBJ Blessmiyanda mengakui ada kendala dalam melaksankan lelang di DKI. Salah satu kendala yang paling krusial adalah tidak adanya perencanaan matang dari pejabat pembuat komitmen (PPK) SKPD terkait spesifikasi lelang yang diajukan.
"PPK sering tak melakukan survei pasar, sehingga pengajuan harga dan spesifikasi lelang sering gagal," kata Bless kepada Metrotvnews.com.
Karena tak sesuai spesifikasi, tak ada penyedia yang menawar proyek dan lelang gagal. BPPBJ, kata Bless, harus mengulang dokumen jika terjadi kegagalan lelang.
"Karena itu jadi lama. Kami harus lakukan revisi dengan SKPD," terang dia.
Diakui Bless, hingga 8 Agustus 2016, BBPBJ sudah melakukan lelang dengan nilai Rp10 triliun dari jumlah lelang yang diajukan Rp11 trilun. Angka tersebut naik jauh dibanding dengan 2015 di bulan yang sama.
"Tahun lalu di tanggal yang sama cuma Rp1,3 trilun," tegas dia.
Sekadar diketahui, penyerapan belanja DKI sampai 29 Juli 2016 sebesar 33 persen atau sekitar Rp19,8 triliun. Sementara pendapatan DKI terserap 44,6 persen atau sekitar Rp15,1 triliun.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berupaya menggenjot penyerapan anggaran DKI. Namun, Ahok curiga ada oknum yang `bermain` dan tak ingin penyerapan anggaran DKI optimal.
"Ada oknum sengaja menghambat supaya serapan anggaran kecil. Alus mainnya di sini. Tujuannya apa? Supaya bikin kita gagal," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).
Salah satu pos yang banyak mengeluarkan dana infrastruktur adalah Dinas Tata Air. Agar anggaran keluar perlu ada lelang sejumlah proyek di dalamnya.
Ahok mengaku menegakkan sistem lelang konsolidasi. Tujuannya, untuk menyatukan nilai setiap lelang kecil di DKI agar dikelola kontraktor profesional.
"Tapi lelang konsolidasinya dimainin," ucap Ahok.
Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) merupakan lembaga yang menangani lelang antara SKPD dan kontraktor. Ahok mencurigai ada yang tidak beres dengan sistem kinerja di BPPBJ. Tapi, Ahok masih akan memberi kesempatan kepada pihak BPPBJ.
"Memang nih BPPBJ kami bermasalah total. Ada pengadaannya total ngaco, tapi alus, mainnya bertahan. Enggak masalah lah kita biarin aja dulu," terang Ahok.
Kendala
Kepala BBPBJ Blessmiyanda mengakui ada kendala dalam melaksankan lelang di DKI. Salah satu kendala yang paling krusial adalah tidak adanya perencanaan matang dari pejabat pembuat komitmen (PPK) SKPD terkait spesifikasi lelang yang diajukan.
"PPK sering tak melakukan survei pasar, sehingga pengajuan harga dan spesifikasi lelang sering gagal," kata Bless kepada Metrotvnews.com.
Karena tak sesuai spesifikasi, tak ada penyedia yang menawar proyek dan lelang gagal. BPPBJ, kata Bless, harus mengulang dokumen jika terjadi kegagalan lelang.
"Karena itu jadi lama. Kami harus lakukan revisi dengan SKPD," terang dia.
Diakui Bless, hingga 8 Agustus 2016, BBPBJ sudah melakukan lelang dengan nilai Rp10 triliun dari jumlah lelang yang diajukan Rp11 trilun. Angka tersebut naik jauh dibanding dengan 2015 di bulan yang sama.
"Tahun lalu di tanggal yang sama cuma Rp1,3 trilun," tegas dia.
Sekadar diketahui, penyerapan belanja DKI sampai 29 Juli 2016 sebesar 33 persen atau sekitar Rp19,8 triliun. Sementara pendapatan DKI terserap 44,6 persen atau sekitar Rp15,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
