Kinerja SKPD DKI Lamban

Jakarta: Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta lamban. Akibatnya, penyerapan APBD rendah dan banyak program gagal.   Hal itu terungkap saat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menggelar evaluasi penyerapan APBD DKI Jakarta. Evaluasi ini untuk mengetahui kendala-kendala yang menyebabkan penyerapan rendah.   Beberapa program belum berjalan di Pemkot Jakarta Barat. Seperti pengadaan lahan kantor lurah Jembatan Besi dan Jembatan Lima dengan anggaran masing-masing Rp25 miliar.   Lalu Pembangunan kantor lurah Jembatan Besi dan Jembatan Lima dengan anggaran masing-masing Rp7,5 miliar. Program ini sudah dua kali diajukan dan dua kali gagal.   "Pengadaan lahan masih proses negosiasi. Saya minta segera cepat lakukan ini semua. Waktu Kemarin kan bilangnya enggak bisa karena enggak ada lahan. Kalau enggak ada lahan ngapain kemarin mengajukan? Mestinya ada lahan dulu. Jangan mengajukan terus bilang enggak ada," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 2 Oktober 2018.   Saefullah menyampaikan, setelah dievaluasi dan dicarikan solusi, Pemkot Jakbar menemukan lahan. Saat ini, Pemkot Jakbar tengah melakukan negosiasi.   "Mereka lagi proses negosiasi. Biar saja dia berjalan, kita enggak intervensi," imbuhnya.   Sementara hasil evaluasi Pemkot Jakarta Selatan mengecewakan. Dari enam program hanya satu yang terealisasi.   Itu pun progres realisasinya sangat rendah yakni 2,82%. Kegiatan itu yakni pembangunan kantor Lurah Karet dengan anggaran Rp6,97 miliar.   Sementara lima kegiatan yang gagal terlaksana yakni rehabilitasi total rumah dinas Lurah Kalibata sebesar Rp1,28 miliar, lalu pembangunan rumah dinas Camat Pesanggrahan Rp2,05 miliar, dan pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan Rp19,52 miliar. Ada juga pembangunan rehabilitasi total rumah dinas Camat Cilandak Rp1,2 miliar dan rehabilitasi Bangunan untuk kelurahan Kuningan Timur sebesar Rp3 miliar.   "Jaksel ini rapornya jelek sekali. Renovasi kantor Camat Mampang Prapatan gagal, kemudian renovasi kelurahan Kuningan Timur gagal lelang dia. Semuanya gagal," kata Saefullah. Baca: SKPD DKI Diminta Perbaiki Kinerja Berbasis Teknologi Saefullah kecewa dengan kinerja Wali Kota Jakarta Selatan. Ia menyampaikan, bila mereka tak mampu menjalankan program tak perlu mengusulkan.   "Ini kan pekerjaan ini bukan top down tapi buttom up. Mereka yang mengusulkan dan minta anggaran, tapi kok enggak dikerjakan," ungkap dia.   Saefullah juga mengkritik kerja aparatur di Pemkot Jaksel yang lambat. Pasalnya, dari APBD turun, lelang tak buru-buru dilakukan.   "Padahal APBD kita dari Januari. Seharusnya Januari sudah bisa lelang. Bahkan saat KUA-PPAS Desember sudah bisa lelang. Kenapa baru ribut gini hari? Saya sayangkan kinerja seperti itu," pungkas dia   Sementara hasil evaluasi Pemkot Jakarta Timur lebih baik. Anggaran rehabilitasi total kantor Lurah Melayu sudah terserap 2,41% dari total anggaran Rp8 miliar.   Lalu rehabilitasi total kantor lurah Balimaster sudah terserap 1,37% dari anggaran Rp9,3 miliar. Anggaran rehabilitasi total kantor lurah Kayu Manis sudah terserap 2,45 dari Rp8 miliar.   Sementara anggaran rehab total kantor lurah Pondok Rangon sudah terserap 1,58% dari Rp10,5 miliar. Adapun penyerapan anggaran rehabilitasi total kantor lurah Balekambang sebesar 2,11% dari Rp8,2 miliar.   "Penyerapan anggaran Jakarta Timur sudah lebih baik dari Jakarta Selatan," pungkas dia.