medcom.id, Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi meminta dana hibah 2016 ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir Rp1 triliun. Namun, kemungkinan yang dikabulkan hampir Rp400 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan, usulan seluruh permohonan dana hibah ke Pemprov DKI belum semua memenuhi persyaratan. Sebab, masih banyak proposal proyek pengerjakan yang diajukan tidak beserta detail engineering design (DED).
"Makanya belum bisa dikabulkan," kata Tri, Kamis (19/11/2015).
Menurut Tri, dana hibah yang berpeluang disetujui hampir senilai Rp400 miliar. Menurut Tri, proyek yang diusulkan sebagian besar untuk mengurai kemacetan dan banjir di Kota Bekasi.
Di Bekasi ada 19 titik macet dan ditargetkan setiap tahun berkurang tiga titik. Lokasi banjir di Bekasi ada 49 titik, ditargetkan berkurang lima titik setiap tahun.
Kepala Bidang Perencanaan pada Disbimarta Kota Bekasi, Nesan Sujana mengatakan, ada 37 paket proyek yang diusulkan kepada DKI untuk dibangun pada 2016. Proyek tersebut senilai senilai Rp646 miliar.
12 paket di antaranya sudah diverifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta langsung melihat lokasi sasaran pengerjaan proyek. "Yang sudah terverifikasi oleh Jakarta sebanyak 12 paket senilai Rp215 miliar," jelasnya.
Meski demikian, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi tengah mendorong kepada DKI Jakarta agar memverivikasi lagi 10 paket senilai Rp100 miliar. Sebab, seluruh paket tersebut juga telah memenuhi persyaratan.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan bahwa bantuan dana hibah dari DKI Jakarta cukup membantu pembangunan infrastuktur di wilayahnya. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Baerah (APBD) Kota Bekasi jauh lebih kecil dibanding DKI yang hampir mencapai Rp70 triliun.
"APBD kami hanya punya sekitar Rp4 triliun, jauh sama DKI," ujarnya.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Reynold Tambunan mengatakan, pemerintah sangat membutuhkan dana hibah dari Jakarta. Sebab, saat ini fokus Pemerintah Kota Bekasi yaitu menyelesaikan titik banjir dan kemacetan.
Menurut dia, pembangunan di Kota Bekasi juga menunjang DKI Jakarta. Sebab Bekasi merupakan daerah penyangga ibu kota. Karena itu, ke dua daerah tersebut harus bersinergi dalam pembangunan.
"Bagaimanapun juga hubungan Bekasi dan DKI tak bisa dipisahkan," kata Reynold.
medcom.id, Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi meminta dana hibah 2016 ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir Rp1 triliun. Namun, kemungkinan yang dikabulkan hampir Rp400 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan, usulan seluruh permohonan dana hibah ke Pemprov DKI belum semua memenuhi persyaratan. Sebab, masih banyak proposal proyek pengerjakan yang diajukan tidak beserta
detail engineering design (DED).
"Makanya belum bisa dikabulkan," kata Tri, Kamis (19/11/2015).
Menurut Tri, dana hibah yang berpeluang disetujui hampir senilai Rp400 miliar. Menurut Tri, proyek yang diusulkan sebagian besar untuk mengurai kemacetan dan banjir di Kota Bekasi.
Di Bekasi ada 19 titik macet dan ditargetkan setiap tahun berkurang tiga titik. Lokasi banjir di Bekasi ada 49 titik, ditargetkan berkurang lima titik setiap tahun.
Kepala Bidang Perencanaan pada Disbimarta Kota Bekasi, Nesan Sujana mengatakan, ada 37 paket proyek yang diusulkan kepada DKI untuk dibangun pada 2016. Proyek tersebut senilai senilai Rp646 miliar.
12 paket di antaranya sudah diverifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta langsung melihat lokasi sasaran pengerjaan proyek.
"Yang sudah terverifikasi oleh Jakarta sebanyak 12 paket senilai Rp215 miliar," jelasnya.
Meski demikian, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi tengah mendorong kepada DKI Jakarta agar memverivikasi lagi 10 paket senilai Rp100 miliar. Sebab, seluruh paket tersebut juga telah memenuhi persyaratan.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan bahwa bantuan dana hibah dari DKI Jakarta cukup membantu pembangunan infrastuktur di wilayahnya. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Baerah (APBD) Kota Bekasi jauh lebih kecil dibanding DKI yang hampir mencapai Rp70 triliun.
"APBD kami hanya punya sekitar Rp4 triliun, jauh sama DKI," ujarnya.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Reynold Tambunan mengatakan, pemerintah sangat membutuhkan dana hibah dari Jakarta. Sebab, saat ini fokus Pemerintah Kota Bekasi yaitu menyelesaikan titik banjir dan kemacetan.
Menurut dia, pembangunan di Kota Bekasi juga menunjang DKI Jakarta. Sebab Bekasi merupakan daerah penyangga ibu kota. Karena itu, ke dua daerah tersebut harus bersinergi dalam pembangunan.
"Bagaimanapun juga hubungan Bekasi dan DKI tak bisa dipisahkan," kata Reynold.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
