medcom.id, Jakarta: Tim independen yang dibentuk untuk mengaudit draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 bukan untuk konsumsi publik. Struktur tim hingga audit yang dihasilkan hanya diketahui Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Pras enggan mengungkapkan berapa besar dana pribadi yang dikeluarkan untuk membayar auditor independen. Ia juga menolak menyebut berapa banyak auditor yang terlibat.
"Tidak perlu tahu, itu urusan saya. Kamu jangan buat ramai. Saya hanya ingin anggaran APBD DKI tepat sasaran," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2015).
Pras hanya sedikit memberi bocoran anggota tim independen bentukkannya. Salah satu anggota tim ahlinya merupakan seorang auditor berkompeten lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Auditor-auditor itu diminta untuk melihat anggaran yang telah dimasukkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam draf KUA-PPAS 2016. Inisiatifnya itu hanya untuk data pribadi, bukan untuk dewan. "Ini atas nama saya, bukan DPRD, khusus untuk saya" ujarnya.
Pras mendapatkan draf KUA-PPAS langsung dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia mengatakan, hasil audit langsung dilaporkan kepada Ahok. "Datanya dari dia (Ahok), kita koreksi. Dia kasih kemarin (datanya)," kata Pras.
Seperti diketahui, tim auditor itu kembali menemukan anggaran siluman. Kali ini besarnya Rp6 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Mata anggaran itu dimasukkan tanpa judul kegiatan.
medcom.id, Jakarta: Tim independen yang dibentuk untuk mengaudit draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 bukan untuk konsumsi publik. Struktur tim hingga audit yang dihasilkan hanya diketahui Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Pras enggan mengungkapkan berapa besar dana pribadi yang dikeluarkan untuk membayar auditor independen. Ia juga menolak menyebut berapa banyak auditor yang terlibat.
"Tidak perlu tahu, itu urusan saya. Kamu jangan buat ramai. Saya hanya ingin anggaran APBD DKI tepat sasaran," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2015).
Pras hanya sedikit memberi bocoran anggota tim independen bentukkannya. Salah satu anggota tim ahlinya merupakan seorang auditor berkompeten lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Auditor-auditor itu diminta untuk melihat anggaran yang telah dimasukkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam draf KUA-PPAS 2016. Inisiatifnya itu hanya untuk data pribadi, bukan untuk dewan. "Ini atas nama saya, bukan DPRD, khusus untuk saya" ujarnya.
Pras mendapatkan draf KUA-PPAS langsung dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia mengatakan, hasil audit langsung dilaporkan kepada Ahok. "Datanya dari dia (Ahok), kita koreksi. Dia kasih kemarin (datanya)," kata Pras.
Seperti diketahui, tim auditor itu kembali menemukan anggaran siluman. Kali ini besarnya Rp6 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016. Mata anggaran itu dimasukkan tanpa judul kegiatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
