Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dinilai gagal menata kampung dan permukiman penduduk yang merupakan janji kampanyenya. Hal itu ditunjukan dari adanya warga tidak bisa mengakses sanitasi yang memadai.
"Ya menurut saya gagal total. Kalau seumpama dia melakukan itu sejak jadi gubernur, mungkin pemandangan itu tidak akan terjadi sekarang. Itu sudah membuktikan beliau gagal," kata anggota Fraksi Partai NasDesm di DPRD DKI Nova Harivan Paloh saat dikonfirmasi, Senin malam, 7 Oktober 2019.
Sulitnya mengakses sanitasi yang memadai ini terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta. Di antaranya di wilayah Grogol, Jakarta Barat.
Menurut dia, kejadian ini juga menunjukkan Pemprov DKI belum bisa menyentuh masyarakat miskin yang tinggal di Ibu Kota. Sehingga, warga di permukiman padat penduduk tidak bisa mendapatkan sanitasi yang memadai.
Nova meminta Pemprov DKI segera membantu warga yang kesulitan mengakses sanitasi. Salah satu caranya ialah merelokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Dengan demikian mereka bisa tinggal lebih layak, kesehatan meningkat, kehidupan lebih nyaman, sewa rusunnya juga murah kita subsidi. Lebih manusiawilah," ujar dia.
Menurut Nova, program rusunawa masih lebih dibutuhkan ketimbang rumah dengan uang muka atau down payment Rp0. Pasalnya, relokasi warga ke rusunawa solusi cepat jangka menengah bila program penataan kampung belum bisa diwujudkan.
Nova menjelaskan relokasi warga ini sudah digalakkan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dampaknya, permukiman padat penduduk berkurang dan warga bisa tinggal dengan nyaman. Pemprov DKI juga berhasil membebaskan tanah negara untuk menjadi ruang terbuka hijau atau normalisasi sungai maupun waduk.
"Jadi dampak positifnya lebih besar ketimbang memajukan hanya rumah DP Rp0 saja," ucap dia.
Pemprov DKI didorong segera menata kampung agar warga memiliki sanitasi yang memadai, meski mereka memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan tanah. Caranya bisa dibangun instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal.
"Tapi persoalannya ipal pun butuh lahan yang cukup luas. Sekitar 200 meter sampai 300 meter persegi untuk ratusan KK. Nah, pembebasan lahan itu mungkin yang sulit," ujarnya.
Sejumlah warga di Grogol, Jakarta Barat, dikabarkan belum memiliki jamban yang memadai. Terdapat jamban yang digunakan lebih dari satu kepala keluarga. Jamban tersebut juga tidak memiliki septic tank, sehingga limbah warga langsung mengalir ke sungai dan mencemari sungai tersebut.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dinilai gagal menata kampung dan permukiman penduduk yang merupakan janji kampanyenya. Hal itu ditunjukan dari adanya warga tidak bisa mengakses sanitasi yang memadai.
"Ya menurut saya gagal total. Kalau seumpama dia melakukan itu sejak jadi gubernur, mungkin pemandangan itu tidak akan terjadi sekarang. Itu sudah membuktikan beliau gagal," kata anggota Fraksi Partai NasDesm di DPRD DKI Nova Harivan Paloh saat dikonfirmasi, Senin malam, 7 Oktober 2019.
Sulitnya mengakses sanitasi yang memadai ini terjadi hampir di seluruh wilayah Jakarta. Di antaranya di wilayah Grogol, Jakarta Barat.
Menurut dia, kejadian ini juga menunjukkan Pemprov DKI belum bisa menyentuh masyarakat miskin yang tinggal di Ibu Kota. Sehingga, warga di permukiman padat penduduk tidak bisa mendapatkan sanitasi yang memadai.
Nova meminta Pemprov DKI segera membantu warga yang kesulitan mengakses sanitasi. Salah satu caranya ialah merelokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
"Dengan demikian mereka bisa tinggal lebih layak, kesehatan meningkat, kehidupan lebih nyaman, sewa rusunnya juga murah kita subsidi. Lebih manusiawilah," ujar dia.
Menurut Nova, program rusunawa masih lebih dibutuhkan ketimbang rumah dengan uang muka atau
down payment Rp0. Pasalnya, relokasi warga ke rusunawa solusi cepat jangka menengah bila program penataan kampung belum bisa diwujudkan.
Nova menjelaskan relokasi warga ini sudah digalakkan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Dampaknya, permukiman padat penduduk berkurang dan warga bisa tinggal dengan nyaman. Pemprov DKI juga berhasil membebaskan tanah negara untuk menjadi ruang terbuka hijau atau normalisasi sungai maupun waduk.
"Jadi dampak positifnya lebih besar ketimbang memajukan hanya rumah DP Rp0 saja," ucap dia.
Pemprov DKI didorong segera menata kampung agar warga memiliki sanitasi yang memadai, meski mereka memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan tanah. Caranya bisa dibangun instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal.
"Tapi persoalannya ipal pun butuh lahan yang cukup luas. Sekitar 200 meter sampai 300 meter persegi untuk ratusan KK. Nah, pembebasan lahan itu mungkin yang sulit," ujarnya.
Sejumlah warga di Grogol, Jakarta Barat, dikabarkan belum memiliki jamban yang memadai. Terdapat jamban yang digunakan lebih dari satu kepala keluarga. Jamban tersebut juga tidak memiliki septic tank, sehingga limbah warga langsung mengalir ke sungai dan mencemari sungai tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
