Jakarta: Pemprov DKI Jakarta sempat mengelak ketika ditanya alasan mengapa mengunggah Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Ia menduga munculnya anggaran karena kebocoran sistem.
"Pertama saya sampaikan bahwa kami tidak pernah meng-upload. Kalau Anda atau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, ya saya juga tak tahu itu masalah," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Mahendra menduga kemungkinan ada sistem yang bocor. Namun, ia memastikan belum ada yang mengunggah. Pasalnya, KUA-PPAS akan resmi diunggah jika sudah ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
Terkait data yang sudah muncul di website resmi dan hilang, Mahendra menegaskan bahwa itu bukan sengaja dilakukan. Dia memastikan tidak ada penghapusan.
"Jadi itu cuma mempersiapkan saja kalau itu sudah disahkan. Kemarin asumsinya segera dibahas, kalau sudah selesai, akan segera di-upload," ujar dia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 sempat menghebohkan publik. Pasalnya, ada beberapa anggaran yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya pembelian lem aibon sebesar Rp82 miliar. Namun, kini rencana anggaran sudah tidak bisa diakses lagi.
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta sempat mengelak ketika ditanya alasan mengapa mengunggah Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Ia menduga munculnya anggaran karena kebocoran sistem.
"Pertama saya sampaikan bahwa kami tidak pernah meng-
upload. Kalau Anda atau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, ya saya juga tak tahu itu masalah," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Mahendra menduga kemungkinan ada sistem yang bocor. Namun, ia memastikan belum ada yang mengunggah. Pasalnya, KUA-PPAS akan resmi diunggah jika sudah ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
Terkait data yang sudah muncul di website resmi dan hilang, Mahendra menegaskan bahwa itu bukan sengaja dilakukan. Dia memastikan tidak ada penghapusan.
"Jadi itu cuma mempersiapkan saja kalau itu sudah disahkan. Kemarin asumsinya segera dibahas, kalau sudah selesai, akan segera di-
upload," ujar dia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 sempat menghebohkan publik. Pasalnya, ada beberapa anggaran yang dinilai tidak masuk akal, salah satunya pembelian lem aibon sebesar Rp82 miliar. Namun, kini rencana anggaran sudah tidak bisa diakses lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
