medcom.id, Jakarta: Warga Bidara Cina mengancam akan membuat kerusuhan jika pemerintah tidak memberikan ganti rugi penggusuran. Warga mengklaim berhak atas tanah yang sekarang mereka tempati.
"Akan terjadi tindakan seperti warga Kampung Pulo, bahkan bisa lebih dari itu. Agar Ahok bisa melek dan tidak anggap kami warga liar," kata Sekretaris RT 10 RW 04, Bidara Cina, Jakarta Timur, Joko Triono, Rabu (14/10/2015).
Joko mengatakan, warga Bidara Cina mengantongi surat tanah dan bangunan. Karena itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak sembarangan merobohkan rumah warga.
Dia menceritakan, pada 1960an sempat ada pemetaan tanah. Sejak dulu, menurutnya, warga membayar pajak bumi dan bangunan. Joko mengaku masih menyimpan bukti pembayaran pajak.
Namun, saat mau membuat sertifikat tanah warga keberatan karena biayanya dinilai mahal. Selain itu, tanah minimal 200 meter yang bisa bersertifikat. "Ini tanah kami," tegasnya.
(Klik: 84 KK di Bidara Cina Sudah Pindah ke Rusun)
Joko mengaku banyak warga Bidara Cina yang sudah pindah ke Rumah Susun Cipinang Besar Selatan. Namun, lanjut Joko, bukan berarti mereka merelakan tanah dan rumahnya digusur tanpa ganti rugi. Joko menyampaikan warga yang sudah pindah ke rusun tetap memperjuangkan hak mereka.
"Banyak yang sudah direlokasi, tapi hanya barangnya saja yang dipindahkan dan orang yang berumur tua," kata Joko.
Ratmi, 32, warga Bidara Cina, berharap bisa musyawarah dengan Ahok dalam menyelesaikan polemik penggusuran pemukiman warga Bidara Cina. "Jangan semaunya saja. Kami bukan warga liar," katanya.
medcom.id, Jakarta: Warga Bidara Cina mengancam akan membuat kerusuhan jika pemerintah tidak memberikan ganti rugi penggusuran. Warga mengklaim berhak atas tanah yang sekarang mereka tempati.
"Akan terjadi tindakan seperti warga Kampung Pulo, bahkan bisa lebih dari itu. Agar Ahok bisa melek dan tidak anggap kami warga liar," kata Sekretaris RT 10 RW 04, Bidara Cina, Jakarta Timur, Joko Triono, Rabu (14/10/2015).
Joko mengatakan, warga Bidara Cina mengantongi surat tanah dan bangunan. Karena itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak sembarangan merobohkan rumah warga.
Dia menceritakan, pada 1960an sempat ada pemetaan tanah. Sejak dulu, menurutnya, warga membayar pajak bumi dan bangunan. Joko mengaku masih menyimpan bukti pembayaran pajak.
Namun, saat mau membuat sertifikat tanah warga keberatan karena biayanya dinilai mahal. Selain itu, tanah minimal 200 meter yang bisa bersertifikat. "Ini tanah kami," tegasnya.
(
Klik: 84 KK di Bidara Cina Sudah Pindah ke Rusun)
Joko mengaku banyak warga Bidara Cina yang sudah pindah ke Rumah Susun Cipinang Besar Selatan. Namun, lanjut Joko, bukan berarti mereka merelakan tanah dan rumahnya digusur tanpa ganti rugi. Joko menyampaikan warga yang sudah pindah ke rusun tetap memperjuangkan hak mereka.
"Banyak yang sudah direlokasi, tapi hanya barangnya saja yang dipindahkan dan orang yang berumur tua," kata Joko.
Ratmi, 32, warga Bidara Cina, berharap bisa musyawarah dengan Ahok dalam menyelesaikan polemik penggusuran pemukiman warga Bidara Cina. "Jangan semaunya saja. Kami bukan warga liar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
