Komite Pencegahan Korupsi TGUPP Bentukan Anies Dinilai tak Urgen

Jakarta: Keberadaan komite pencegahan korupsi memiliki fungsi yang sama dengan tim supervisi KPK yang berkantor di Pemprov DKI Jakarta. Anggota DPRD Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menilai pembentukan komite ini tidak diperlukan. "KPK sendiri sudah ada di dalam provinsi. Ada di sembilan provinsi salah satunya DKI. Nah, maksudnya apa ini," kata Bestari Barus kepada wartawan kepada 3 Januari 2018. Menurut Bestari, Anies lebih baik berkonsentrasi ke bidang lainnya. Salah satu contohnya adalah bidang pencegahan narkoba yang dia anggap urgen dibandingkan komite pencegahan korupsi untuk DKI Jakarta. "Ini (komite pencegahan korupsi) ada bagus, enggak ada ya tidak apa-apa. Saya lebih cenderung kepada pencegahan narkoba dan juga pelayanan masyarakat," lanjut Bestari. Baca juga: Anggota TGUPP Bantah Terima Politik Balas Budi Anies Bestari meminta Anies tak menambah beban dengan membuka komite baru. Kebijakan Anies lebih baik dikonsentrasikan di bidang bantuan sosial untuk masyarakat. "Seperti KJP sekarang masih banyak yang belum terima, BPJS juga masih sulit. Jalan Masih banyak yang rusak belum diperbaiki. Masalah banjir juga belum terselesaikan," tutup dia.