Tokyo: Jepang berniat memperpanjang kerja sama proyek pembangunan MRT Jakarta. Namun, Jepang meminta pembayaran utang yang tertunda segera dilunasi.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno usai bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Kazuyuki Nakane di Tokyo. Sandi mengatakan Jepang meminta Indonesia membayar proyek MRT yang tertunda.
"Pemerintah Jepang meminta bantuan dari Pemprov DKI untuk segera membayar proyek MRT yang sudah cukup lama tertunda pembayarannya," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Februari 2018.
Baca: Anies Pastikan Proyek MRT Selesai Tepat Waktu
Sebelumnya, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengungkapkan utang Indonesia kepada Jepang untuk MRT Jakarta fase 1 sebesar Rp14,3 triliun. Dari nilai itu, pemerintah pusat menanggung Rp7 triliun dan DKI Jakarta punya tanggung jawab Rp7,3 triliun. Pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta harus dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun, termasuk 10 tahun masa tenggat.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menyebut pihaknya tekor Rp2,6 triliun dalam pelaksanaan kerja fase 1.
Pemerintah akan mengajukan lagi pinjaman kepada Negeri Sakura guna meneruskan proyek MRT ke fase 2 lintas Bundaran HI-Kampung Bandan sebanyak Rp 22,5 triliun.
Untuk menutup kekurangan dana (Rp2,6 triliun) itu, pihaknya mengajukan dokumen yang sama dengan pinjaman fase 2 sehingga nilainya mencapai Rp 25,1 triliun.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/zNA72X8k" allowfullscreen></iframe>
Tokyo: Jepang berniat memperpanjang kerja sama proyek pembangunan MRT Jakarta. Namun, Jepang meminta pembayaran utang yang tertunda segera dilunasi.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno usai bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Kazuyuki Nakane di Tokyo. Sandi mengatakan Jepang meminta Indonesia membayar proyek MRT yang tertunda.
"Pemerintah Jepang meminta bantuan dari Pemprov DKI untuk segera membayar proyek MRT yang sudah cukup lama tertunda pembayarannya," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Februari 2018.
Baca: Anies Pastikan Proyek MRT Selesai Tepat Waktu
Sebelumnya, Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengungkapkan utang Indonesia kepada Jepang untuk MRT Jakarta fase 1 sebesar Rp14,3 triliun. Dari nilai itu, pemerintah pusat menanggung Rp7 triliun dan DKI Jakarta punya tanggung jawab Rp7,3 triliun. Pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta harus dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun, termasuk 10 tahun masa tenggat.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menyebut pihaknya tekor Rp2,6 triliun dalam pelaksanaan kerja fase 1.
Pemerintah akan mengajukan lagi pinjaman kepada Negeri Sakura guna meneruskan proyek MRT ke fase 2 lintas Bundaran HI-Kampung Bandan sebanyak Rp 22,5 triliun.
Untuk menutup kekurangan dana (Rp2,6 triliun) itu, pihaknya mengajukan dokumen yang sama dengan pinjaman fase 2 sehingga nilainya mencapai Rp 25,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
