medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali menyinggung wacana program Kampung Deret. Menurutnya, program ini sangat baik diterapkan di DKI Jakarta.
"Kalau di Jakarta kan tidak bisa rumah itu satu lantai, bisa dua lantai tapi bisa macam-macam," kata Djarot usai memberikan pengarahan pada Rakerda Penanggulangan Kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2016).
Djarot menjelaskan, pembangunan Kampung Deret di Jakarta harus disesuaikan dengan lokasi tanah milik warga. Desain bangunan pasti tidak akan sama.
"Satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Kondisinya berbeda bantaran sungai sama perkampungan," tutur mantan Wali Kota Blitar ini.
Menurut Djarot, kajian pembuatan model bangunan ideal perlu dibuatkan yang baru. Sedangkan model prototipe sisa peninggalan Joko Widodo masih bisa diaplikasikan.
"Paling tidak ada dua atau tiga prototipe, sehingga kita gampang menyentuhnya," ucap Djarot.
Warga beraktivitaas di sekitar kampung deret Petogogan, Jakarta Selatan -- MI/Immanuel Antonius
Prototipe pembangunan Kampung Deret khusus bagi warga yang benar-benar pemilik sah lahan yang ia tempati. Sedangkan warga yang mendirikan bangunan ilegal, mesti pindah ke Rumah Susun Sewa.
"Kalau mau seperti itu harus ada semangat gotong royong. Di antara mereka diajak dialog untuk gotong royong, sehingga mereka bisa terlibat dalam proses pembangunan," tuturnya.
Dengan cara gotong rotong, pemerintah tidak harus menanggung seluruh biaya pembangunan. Berdasarka pengalamannya memimpin Blitar selama 10 tahun, program Kampung Deret bisa dibangun secara patungan antara pemerintah dengan warga.
"(Di Blitar) Kami menyediakan anggaran Rp4 juta hingga Rpp7,5 juta per rumah. Dari swadaya masyarakat itu bisa sampai puluhan juta. Ada lagi bantuan dalam bentuk barang, belum lagi tenaga," tuturnya.
Djarot mengakui perbedaan kondisi sosial warga Blitar dan Jakarta. Namun, tidak menutup kemungkinan cara gotong royong dapat diterapkan di DKI.
"Minimal mereka juga ikut terlibat dalam pembangunan. Jadi tidak bisa disamakan seperti membangun apartemen," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat kembali menyinggung wacana program Kampung Deret. Menurutnya, program ini sangat baik diterapkan di DKI Jakarta.
"Kalau di Jakarta kan tidak bisa rumah itu satu lantai, bisa dua lantai tapi bisa macam-macam," kata Djarot usai memberikan pengarahan pada Rakerda Penanggulangan Kemiskinan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2016).
Djarot menjelaskan, pembangunan Kampung Deret di Jakarta harus disesuaikan dengan lokasi tanah milik warga. Desain bangunan pasti tidak akan sama.
"Satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Kondisinya berbeda bantaran sungai sama perkampungan," tutur mantan Wali Kota Blitar ini.
Menurut Djarot, kajian pembuatan model bangunan ideal perlu dibuatkan yang baru. Sedangkan model prototipe sisa peninggalan Joko Widodo masih bisa diaplikasikan.
"Paling tidak ada dua atau tiga prototipe, sehingga kita gampang menyentuhnya," ucap Djarot.
Warga beraktivitaas di sekitar kampung deret Petogogan, Jakarta Selatan -- MI/Immanuel Antonius
Prototipe pembangunan Kampung Deret khusus bagi warga yang benar-benar pemilik sah lahan yang ia tempati. Sedangkan warga yang mendirikan bangunan ilegal, mesti pindah ke Rumah Susun Sewa.
"Kalau mau seperti itu harus ada semangat gotong royong. Di antara mereka diajak dialog untuk gotong royong, sehingga mereka bisa terlibat dalam proses pembangunan," tuturnya.
Dengan cara gotong rotong, pemerintah tidak harus menanggung seluruh biaya pembangunan. Berdasarka pengalamannya memimpin Blitar selama 10 tahun, program Kampung Deret bisa dibangun secara patungan antara pemerintah dengan warga.
"(Di Blitar) Kami menyediakan anggaran Rp4 juta hingga Rpp7,5 juta per rumah. Dari swadaya masyarakat itu bisa sampai puluhan juta. Ada lagi bantuan dalam bentuk barang, belum lagi tenaga," tuturnya.
Djarot mengakui perbedaan kondisi sosial warga Blitar dan Jakarta. Namun, tidak menutup kemungkinan cara gotong royong dapat diterapkan di DKI.
"Minimal mereka juga ikut terlibat dalam pembangunan. Jadi tidak bisa disamakan seperti membangun apartemen," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
