medcom.id, Jakarta: Pemerintah Kota Jakarta Timur segera menertibkan permukiman warga yang berada di titik terdampak normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pemkot, melalui kecamatan, sudah menyerahkan surat peringatan ke-3 kepada warga agar bersedia direlokasi ke rusunawa Jatinegara Barat. Surat peringatan itu diserahkan di rumah susun Jatinegara Barat kepada RW sebagai perwakilan warga.
Camat Jatinegara Syofian Taher mengatakan, setelah penyampaian SP3 tuntas, Pemkot Jakarta Timur akan melakukan rapat teknis pembongkaran. Apabila teknis pembongkaran sudah ditentukan, 517 peta bidang yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung akan dibongkar.
"Setelah menyampaikan ini, tingkat kota akan melaksanakan rapat teknis. Kalau enggak hari Rabu ya Kamis pembongkaran," kata Syofian.
Haris, Ketua RW 01 yang hadir dalam undangan mengatakan, selain memberikan SP3 pihak kecamatan juga meminta ketua RW untuk memberikan pemahaman kepada warga ihwal rencana pembongkaran tersebut.
"Kami diminta memberikan pemahaman, agar nantinya pembongkaran lancar. Kalau dari saya sifatnya hanya memberitahukan, nanti akan koordinasi dengan warga," kata Haris.
Dari tiga RW yang diundang, hanya ada RW 01 dan 03 yang mengambil surat SP3 tersebut. Tidak ada perdebatan saat pertemuan dengan pihak kecamatan.
"RW 02 menolak hadir karena masih menunggu keputusan PTUN. Tapi ini tetap SP3 diantarkan," kata Syofian
Saat ditemui, Ketua RW 02 Kamaludin mengatakan, ia meminta pihak kecamatan maupun kelurahan agar memberikan SP3 itu langsung kepada warga. Ia mengaku sudah memberikan pemahaman dan informasi kepada warga ihwal pemberian SP3 tersebut.
"Saya sudah jelaskan ke warga, tapi memang warga masih keberatan (direlokasi). Tadi ada perwakilan pihak kecamatan yang datang (kasih SP3), cuma bukan camat dan lurah. Maunya warga mereka yang kasih langsung, biar pada kenal warganya juga," Kamaludin.
Ia menilai warga merasa masih keberatan direlokasi. Alasan keberatan adalah kondisi sebagian besar mencari nafkah dengan berdagang di rumah. "Pemerintah enggak paham, warga di sini pada berdagang di rumah. Itu yang bikin berat," kata Kamaludin.
Ihwal rencana pembongkaran yang akan dilakukan pada minggu depan, Kamaludin enggan menanggapi lebih lanjut. Baginya, warga masih menginginkan ganti rugi 25 persen dari NJOP seperti yang dijanjikan sebelumnya. "Saya belum tahu, nanti saya cuma sampaikan ke warga," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Kota Jakarta Timur segera menertibkan permukiman warga yang berada di titik terdampak normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pemkot, melalui kecamatan, sudah menyerahkan surat peringatan ke-3 kepada warga agar bersedia direlokasi ke rusunawa Jatinegara Barat. Surat peringatan itu diserahkan di rumah susun Jatinegara Barat kepada RW sebagai perwakilan warga.
Camat Jatinegara Syofian Taher mengatakan, setelah penyampaian SP3 tuntas, Pemkot Jakarta Timur akan melakukan rapat teknis pembongkaran. Apabila teknis pembongkaran sudah ditentukan, 517 peta bidang yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung akan dibongkar.
"Setelah menyampaikan ini, tingkat kota akan melaksanakan rapat teknis. Kalau enggak hari Rabu ya Kamis pembongkaran," kata Syofian.
Haris, Ketua RW 01 yang hadir dalam undangan mengatakan, selain memberikan SP3 pihak kecamatan juga meminta ketua RW untuk memberikan pemahaman kepada warga ihwal rencana pembongkaran tersebut.
"Kami diminta memberikan pemahaman, agar nantinya pembongkaran lancar. Kalau dari saya sifatnya hanya memberitahukan, nanti akan koordinasi dengan warga," kata Haris.
Dari tiga RW yang diundang, hanya ada RW 01 dan 03 yang mengambil surat SP3 tersebut. Tidak ada perdebatan saat pertemuan dengan pihak kecamatan.
"RW 02 menolak hadir karena masih menunggu keputusan PTUN. Tapi ini tetap SP3 diantarkan," kata Syofian
Saat ditemui, Ketua RW 02 Kamaludin mengatakan, ia meminta pihak kecamatan maupun kelurahan agar memberikan SP3 itu langsung kepada warga. Ia mengaku sudah memberikan pemahaman dan informasi kepada warga ihwal pemberian SP3 tersebut.
"Saya sudah jelaskan ke warga, tapi memang warga masih keberatan (direlokasi). Tadi ada perwakilan pihak kecamatan yang datang (kasih SP3), cuma bukan camat dan lurah. Maunya warga mereka yang kasih langsung, biar pada kenal warganya juga," Kamaludin.
Ia menilai warga merasa masih keberatan direlokasi. Alasan keberatan adalah kondisi sebagian besar mencari nafkah dengan berdagang di rumah. "Pemerintah enggak paham, warga di sini pada berdagang di rumah. Itu yang bikin berat," kata Kamaludin.
Ihwal rencana pembongkaran yang akan dilakukan pada minggu depan, Kamaludin enggan menanggapi lebih lanjut. Baginya, warga masih menginginkan ganti rugi 25 persen dari NJOP seperti yang dijanjikan sebelumnya. "Saya belum tahu, nanti saya cuma sampaikan ke warga," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
