medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta hari ini akan menyelenggarakan dua rapat paripurna. Pertama, melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD DKI 2014. Kedua, paripurna hasil penyelidikan panitia angket.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, dalam paripurna LKPJ, pihaknya akan mendengarkan laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, dewan membahas LKPJ melalui rapat komisi dan fraksi.
"Gubernur hanya sampaikan laporan. Komisi dan fraksi punya waktu dua minggu untuk bahas laporan, nanti kami sampaikan pendapat dan masukan setelah rapat," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2014).
DPRD akan menyoroti penyerapan anggaran APBD DKI 2014 yang tidak mencapai 40 persen. “Ini terendah sepanjang sejarah APBD Rp 72,9 triliun, tapi penyerapan tak sampai 40 persen. Target income juga tak tercapai, ada defisit Rp 20 triliun. Andaikan penyerapannya 100 persen, duitnya todak ada. Defisit Rp 20 triliun, duitnya dari mana? Dari emaknya? Dari mana?" ketusnya.
Dewan harus membuktikan Ahok bersalah terkait pengiriman RAPBD DKI 2015 ke Kemendari dan etika Ahok sebagai pejabat publik.
"Panitia angket harus menyampaikan laporannya, apa yang sudah dilakukan dan keputusannya apa? Apakah Gubernur terbukti melanggar undang-undang, keputusannya dibaca oleh panitia angket," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta hari ini akan menyelenggarakan dua rapat paripurna. Pertama, melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD DKI 2014. Kedua, paripurna hasil penyelidikan panitia angket.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, dalam paripurna LKPJ, pihaknya akan mendengarkan laporan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, dewan membahas LKPJ melalui rapat komisi dan fraksi.
"Gubernur hanya sampaikan laporan. Komisi dan fraksi punya waktu dua minggu untuk bahas laporan, nanti kami sampaikan pendapat dan masukan setelah rapat," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2014).
DPRD akan menyoroti penyerapan anggaran APBD DKI 2014 yang tidak mencapai 40 persen. “Ini terendah sepanjang sejarah APBD Rp 72,9 triliun, tapi penyerapan tak sampai 40 persen. Target
income juga tak tercapai, ada defisit Rp 20 triliun. Andaikan penyerapannya 100 persen, duitnya todak ada. Defisit Rp 20 triliun, duitnya dari mana? Dari emaknya? Dari mana?" ketusnya.
Dewan harus membuktikan Ahok bersalah terkait pengiriman RAPBD DKI 2015 ke Kemendari dan etika Ahok sebagai pejabat publik.
"Panitia angket harus menyampaikan laporannya, apa yang sudah dilakukan dan keputusannya apa? Apakah Gubernur terbukti melanggar undang-undang, keputusannya dibaca oleh panitia angket," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
