Jakarta: Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggoro Jati, merespons kebijakan pembongkaran jalur pejalan kaki dan sepeda di persimpangan Santa. Kebijakan itu dinilai tidak efektif mengatasi kemacetan.
"Meskipun dibongkar dan diperluas, tentu volume kendaraan pun juga akan meningkat dan tetap akan terjadi kemacetan," kata pria yang akrab disapa Yoyok ini dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 April 2023.
Yoyok menilai manfaat jalur khusus sepeda dan pejalan kaki sudah dirasakan warga Jakarta. Pembongkaran jalur itu justru bertentangan dengan komitmen peralihan menuju transportasi publik.
"Jalur ini adalah akses masyarakat yang akan bekerja di sekitar wilayah itu, semestinya difasilitasi, bukan malah dibongkar," tegas dia.
Yoyok menyebut kebijakan tersebut merusak ekosistem masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Hal itu juga tidak sejalan dengan nationally determined contribution (NDC).
"Indonesia menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030," ujar dia.
Yoyok menuturkan upaya pemerintah pusat itu harus didukung. Salah satu caranya dengan meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik.
"Yang disertai dengan dukungan fasilitasnya seperti jalur pedestrian. Pembongkaran ini sama saja dengan mengurangi zona hijau dan menghambat pemenuhan target," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Ketua DPW
Partai NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo Anggoro Jati, merespons kebijakan pembongkaran jalur pejalan kaki dan sepeda di persimpangan Santa. Kebijakan itu dinilai tidak efektif mengatasi
kemacetan.
"Meskipun dibongkar dan diperluas, tentu volume kendaraan pun juga akan meningkat dan tetap akan terjadi kemacetan," kata pria yang akrab disapa Yoyok ini dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 April 2023.
Yoyok menilai manfaat jalur khusus sepeda dan pejalan kaki sudah dirasakan warga Jakarta. Pembongkaran jalur itu justru bertentangan dengan komitmen peralihan menuju
transportasi publik.
"Jalur ini adalah akses masyarakat yang akan bekerja di sekitar wilayah itu, semestinya difasilitasi, bukan malah dibongkar," tegas dia.
Yoyok menyebut kebijakan tersebut merusak ekosistem masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. Hal itu juga tidak sejalan dengan
nationally determined contribution (NDC).
"Indonesia menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030," ujar dia.
Yoyok menuturkan upaya pemerintah pusat itu harus didukung. Salah satu caranya dengan meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik.
"Yang disertai dengan dukungan fasilitasnya seperti jalur pedestrian. Pembongkaran ini sama saja dengan mengurangi zona hijau dan menghambat pemenuhan target," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
