medcom.id, Jakarta: Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana angkat bicara soal kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Dia menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang sial dalam perkara yang sedang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.
"Ini kali, kemungkinan (Ahok) kena batunya," kata Tjipta usai diskusi di Restoran Dua Nyonya, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2015).
Menurut dia, hal itu tak lepas dari ulah mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Pasalnya Ahok punya komunikasi politik yang buruk terhadap lembaga pemerintah lain, khususnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang mengaudit pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Semua instansi, kalau keluar audit dari BPK, semua menerima kecuali Ahok yang super aneh. Langsung dia tuding ketua BPK 'ada apa nih?'," jelas dia.
Tjipta pun menyayangkan komunikasi Ahok yang buruk ini. Padahal, di mata dia, Ahok termasuk pemimpin yang bagus. "Berani, tegas, sampai hari ini (kasus RS Sumber Waras)," kata dia.
BPK diketahui tengah mengaudit kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Mereka sudah memanggil sejumkah pihak, mulai dari Gubernur Ahok, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, hingga Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga sempat melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus ini. Dia menduga ada korupsi senilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Amir menjelaskan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar, kata dia, tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar, hanya berdasar pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras.
BPK sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
BPK juga sempat mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah. Sebab itu, Amir menegaskan, KPK harus mengusut tuntas dan memeriksa Ahok dan jajaran direksi Sumber Waras serta menindaklanjuti temuan BPK.
KPK pun segera bergerak menengok kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Lembaga antikorupsi kini menunggu hasil audit investigasi dari BPK yang akan diserahkan Desember mendatang.
medcom.id, Jakarta: Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana angkat bicara soal kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Dia menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang sial dalam perkara yang sedang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.
"Ini kali, kemungkinan (Ahok) kena batunya," kata Tjipta usai diskusi di Restoran Dua Nyonya, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/11/2015).
Menurut dia, hal itu tak lepas dari ulah mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Pasalnya Ahok punya komunikasi politik yang buruk terhadap lembaga pemerintah lain, khususnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang mengaudit pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Semua instansi, kalau keluar audit dari BPK, semua menerima kecuali Ahok yang super aneh. Langsung dia tuding ketua BPK 'ada apa nih?'," jelas dia.
Tjipta pun menyayangkan komunikasi Ahok yang buruk ini. Padahal, di mata dia, Ahok termasuk pemimpin yang bagus. "Berani, tegas, sampai hari ini (kasus RS Sumber Waras)," kata dia.
BPK diketahui tengah mengaudit kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Mereka sudah memanggil sejumkah pihak, mulai dari Gubernur Ahok, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, hingga Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan.
Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah juga sempat melaporkan Ahok ke KPK terkait kasus ini. Dia menduga ada korupsi senilai ratusan miliar rupiah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.
Amir menjelaskan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kecurigaan dalam pembelian tanah ini. Penentuan harga tanah sebesar Rp755 miliar, kata dia, tidak melalui mekanisme penilaian yang wajar, hanya berdasar pertemuan tertutup antara Ahok dan direksi RS Sumber Waras.
BPK sebelumnya menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu merugikan Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan lahan rumah sakit.
BPK juga sempat mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah. Sebab itu, Amir menegaskan, KPK harus mengusut tuntas dan memeriksa Ahok dan jajaran direksi Sumber Waras serta menindaklanjuti temuan BPK.
KPK pun segera bergerak menengok kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat. Lembaga antikorupsi kini menunggu hasil audit investigasi dari BPK yang akan diserahkan Desember mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
