medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengantarkan anaknya ke sekolah hari ini. Asalkan, kata dia, para PNS sudah mendapatkan izin dari atasan mereka.
Namun ternyata, ada dampak yang harus diterima PNS DKI yang meminta izin. Pria yang akrab disapa Ahok ini menuturkan, izin yang diajukan para PNS akan berdampak langsung kepada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang didapat PNS DKI setiap bulannya.
"Kan kalau kamu izin kerjaan enggak selesai. Berarti ada TKD yang penilaiannya tidak penuh. Kan sesuai kinerja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).
Berkurangnya TKD, ujar Ahok, adalah konsekuensi bagi para PNS. Tapi, kata Ahok, bisa saja TKD tetap diterima penuh asalkan para PNS izin setengah hari dan menyelesaikan tugasnya di hari yang sama. Jadi tidak ada pekerjaan yang terabaikan.
"Kecuali kamu mau kerja keras sampai malam lembur buat selesaikan kerjaan yang izin setengah hari. Nah itu sesuatu yang luar biasa," terang Ahok.
Orang tua mendampingi anak-anaknya, mengikuti upacara bendera saat Hari Pertama Sekolah (HPS) di SDN Baru 01 Cijantung, Jakarta, Senin (18/7/2016). Foto: MI/Adam Dwi
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku belum mendapat laporan PNS yang izin hari ini. Dia sendiri mengaku tidak izin hari ini karena anaknya belum masuk sekolah. "Anak saya bukan hari ini. Kan dia sekolahnya beda, sekolah internasional," kata dia.
Sekadar diketahui, ada empat instruksi Mendikbud dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016, yakni:
1. Mendorong aparatur sipil daerah mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama dan memberikan dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah.
2. Mendukung sekolah dalam menyambut siswa baru dan berinteraksi dengan orang tua.
3. Menyampaikan pesan kepada instansi swasta di daerah agar memberi dispensasi bagi karyawan untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama.
4. Menggunakan berbagai kanal komunikasi di daerah untuk menyebarkan pesan Hari Pertama Sekolah kepada publik luas di daerah.
<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="in" dir="ltr">Hari Pertama Masuk Sekolah <a href="https://t.co/y6IZPH6rA3">https://t.co/y6IZPH6rA3</a> <a href="https://t.co/lLNeGdImA9">pic.twitter.com/lLNeGdImA9</a></p>— METRO TV (@Metro_TV) <a href="https://twitter.com/Metro_TV/status/754878086026399744">July 18, 2016</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengantarkan anaknya ke sekolah hari ini. Asalkan, kata dia, para PNS sudah mendapatkan izin dari atasan mereka.
Namun ternyata, ada dampak yang harus diterima PNS DKI yang meminta izin. Pria yang akrab disapa Ahok ini menuturkan, izin yang diajukan para PNS akan berdampak langsung kepada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang didapat PNS DKI setiap bulannya.
"Kan kalau kamu izin kerjaan enggak selesai. Berarti ada TKD yang penilaiannya tidak penuh. Kan sesuai kinerja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).
Berkurangnya TKD, ujar Ahok, adalah konsekuensi bagi para PNS. Tapi, kata Ahok, bisa saja TKD tetap diterima penuh asalkan para PNS izin setengah hari dan menyelesaikan tugasnya di hari yang sama. Jadi tidak ada pekerjaan yang terabaikan.
"Kecuali kamu mau kerja keras sampai malam lembur buat selesaikan kerjaan yang izin setengah hari. Nah itu sesuatu yang luar biasa," terang Ahok.
Orang tua mendampingi anak-anaknya, mengikuti upacara bendera saat Hari Pertama Sekolah (HPS) di SDN Baru 01 Cijantung, Jakarta, Senin (18/7/2016). Foto: MI/Adam Dwi
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku belum mendapat laporan PNS yang izin hari ini. Dia sendiri mengaku tidak izin hari ini karena anaknya belum masuk sekolah. "Anak saya bukan hari ini. Kan dia sekolahnya beda, sekolah internasional," kata dia.
Sekadar diketahui, ada empat instruksi Mendikbud dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016, yakni:
1. Mendorong aparatur sipil daerah mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama dan memberikan dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah.
2. Mendukung sekolah dalam menyambut siswa baru dan berinteraksi dengan orang tua.
3. Menyampaikan pesan kepada instansi swasta di daerah agar memberi dispensasi bagi karyawan untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama.
4. Menggunakan berbagai kanal komunikasi di daerah untuk menyebarkan pesan Hari Pertama Sekolah kepada publik luas di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
