medcom.id, Jakarta: Kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI Jakarta ke tiga negara dinilai tidak pantas. Sebab, masih banyak masalah yang harus diselesaikan.
Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsudian Alimsyah mengatakan, kunjungan tersebut tidak pantas di tengah kemelut permasalahan yang dihadapi DPRD DKI. Kepercayaan publik terhadap anggota Dewan pun sedang anjlok. Seharusnya, anggota DPRD mengedepankan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat.
"Sudah ada operasi tangkap tangan ditambah masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Seharusnya mereka berbenah diri, bukan pergi ke luar negeri," kata Syamsudin kepada Metrotvnews.com, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Menurut Syamsudin, ada kegiatan lain yang lebih penting dari kunker ke luar negeri, yakni membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Seharusnya dia membahas itu, karena 31 Mei terakhir. Kerjakan, supaya cepat mengajukan rekomendasi," kata Syamsudin.
Menurutnya, jika DPRD lambat dan tidak kritis membahas LKPJ bisa berdampak pada siklus pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Ia tak ingin pembahasan APBD 2017 terlambat seperti tahun sebelumnya.
"Jika alasannya, kunker sudah dijadwalkan dari tahun sebelumnya. Itu keliru. Masih ada agenda yang lebih penting yang harus didahului," ujarnya.
Ia menilai, anggota DPRD sengaja memanfaatkan agenda tersebut untuk bersenang-senang. Ia menegaskan, tindak korupsi tidak hanya mengambil uang negara, tapi juga membuat kebijakan yang bisa memperkaya diri.
"Menggerogoti APBD melalui kebijakan juga perilaku koruptif. Seberapa mendesaknya sih ke luar negeri?" kata Syamsudin.
Sebanyak 13 anggota DPRD dibagi ke tiga negara Asia, yakni Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Kunjungan yang dilaksanakan pada 25 sampai 29 April 2019 dalam rangka melaksanakan program Sister City.
Anggota DPRD DKI yang berangkat ke Tokyo, Jepang adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni, dan Sekretaris Fraksi PKS Nasrullah.
Sementara, anggota DPRD DKI yang pergi ke Beijing, Tiongkok adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN Lucky Sastrawiria, Bendahara Fraksi PDI-P Yuke Yurike, Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Zainudin.
Adapun anggota DPRD DKI yang pergi ke Seoul, Korea Selatan adalah Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fajar Sidik, Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin, anggota Fraksi PKS Tubagus Arif, anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Santoso, dan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri Umar.
medcom.id, Jakarta: Kunjungan kerja (kunker) DPRD DKI Jakarta ke tiga negara dinilai tidak pantas. Sebab, masih banyak masalah yang harus diselesaikan.
Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsudian Alimsyah mengatakan, kunjungan tersebut tidak pantas di tengah kemelut permasalahan yang dihadapi DPRD DKI. Kepercayaan publik terhadap anggota Dewan pun sedang anjlok. Seharusnya, anggota DPRD mengedepankan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat.
"Sudah ada operasi tangkap tangan ditambah masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Seharusnya mereka berbenah diri, bukan pergi ke luar negeri," kata Syamsudin kepada Metrotvnews.com, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2016).
Menurut Syamsudin, ada kegiatan lain yang lebih penting dari kunker ke luar negeri, yakni membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Seharusnya dia membahas itu, karena 31 Mei terakhir. Kerjakan, supaya cepat mengajukan rekomendasi," kata Syamsudin.
Menurutnya, jika DPRD lambat dan tidak kritis membahas LKPJ bisa berdampak pada siklus pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Ia tak ingin pembahasan APBD 2017 terlambat seperti tahun sebelumnya.
"Jika alasannya, kunker sudah dijadwalkan dari tahun sebelumnya. Itu keliru. Masih ada agenda yang lebih penting yang harus didahului," ujarnya.
Ia menilai, anggota DPRD sengaja memanfaatkan agenda tersebut untuk bersenang-senang. Ia menegaskan, tindak korupsi tidak hanya mengambil uang negara, tapi juga membuat kebijakan yang bisa memperkaya diri.
"Menggerogoti APBD melalui kebijakan juga perilaku koruptif. Seberapa mendesaknya sih ke luar negeri?" kata Syamsudin.
Sebanyak 13 anggota DPRD dibagi ke tiga negara Asia, yakni Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Kunjungan yang dilaksanakan pada 25 sampai 29 April 2019 dalam rangka melaksanakan program Sister City.
Anggota DPRD DKI yang berangkat ke Tokyo, Jepang adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ketua Fraksi PPP Maman Firmansyah, Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni, dan Sekretaris Fraksi PKS Nasrullah.
Sementara, anggota DPRD DKI yang pergi ke Beijing, Tiongkok adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN Lucky Sastrawiria, Bendahara Fraksi PDI-P Yuke Yurike, Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Zainudin.
Adapun anggota DPRD DKI yang pergi ke Seoul, Korea Selatan adalah Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fajar Sidik, Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin, anggota Fraksi PKS Tubagus Arif, anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Santoso, dan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Hasan Basri Umar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)