medcom.id, Jakarta: Kuasa hukum warga Kalijodo Razman Arif Nasution meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawasi pembongkaran kawasan Kalijodo. Permintaan itu disampaikan agar pembongkaran dilakukan sesuai dengan penegakkan HAM.
"Saya minta besok Komnas HAM agar turun untuk mematau perkembangan. Di mana taring anda, anda diberi dan digaji oleh negara. Apakah besok sikap dari Pemda DKI Jakarta sesuai dengan asas-asas penegakkan HAM atau tidak," cetus Razman di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Minggu (28/2/2016).
Dia berharap agar Komnas HAM fokus mengurusi pembongkaran Kalijodo, karena dikhawatirkan pembongkaran tersebut menyalahi aturan. "Ini pemerkosaan hak, saya minta Komnas HAM turun. Anda tidak usah bicara tentang pelanggaran HAM lain," cetus dia.
Selain itu, Razman meminta agar DPRD DKI Jakarta juga ikut turun menyaksikan pembongkaran. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD DKI Jakarta wajib mengetahui pelaksanaan pembongkaran sesuai ketentuan.
"Saudara Sanusi (Anggota DPRD DKI Jakarta) yang berani Anda di mana, saya tahu. Kami bertemu hari Jumat dan dijanjikan Selasa, tapi tidak turun-turun. Kami menunggu, di mana anda," ketus Razman.
Sebelumnya, Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi telah menempelkan pamflet Surat Peringatan ketiga (SP3) di kawasan Kalijodo pagi ini. SP3 tersebut meminta agar warga segera mengosongkan bangunan masing-masing karena pemerintah akan membongkar kawasan prostitusi Kalijodo esok pagi.
"Hari ini sudah selesai. Ada beberapa yang sudah mengosongkan, ada yang masih membongkar barangnya. Barang berharga masih mereka angkat, tinggal sekarang pemilik bangunan ada yang membongkar atau pun menjual kepada teman-teman mereka," tutup Rustam.
medcom.id, Jakarta: Kuasa hukum warga Kalijodo Razman Arif Nasution meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawasi pembongkaran kawasan Kalijodo. Permintaan itu disampaikan agar pembongkaran dilakukan sesuai dengan penegakkan HAM.
"Saya minta besok Komnas HAM agar turun untuk mematau perkembangan. Di mana taring anda, anda diberi dan digaji oleh negara. Apakah besok sikap dari Pemda DKI Jakarta sesuai dengan asas-asas penegakkan HAM atau tidak," cetus Razman di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Minggu (28/2/2016).
Dia berharap agar Komnas HAM fokus mengurusi pembongkaran Kalijodo, karena dikhawatirkan pembongkaran tersebut menyalahi aturan. "Ini pemerkosaan hak, saya minta Komnas HAM turun. Anda tidak usah bicara tentang pelanggaran HAM lain," cetus dia.
Selain itu, Razman meminta agar DPRD DKI Jakarta juga ikut turun menyaksikan pembongkaran. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD DKI Jakarta wajib mengetahui pelaksanaan pembongkaran sesuai ketentuan.
"Saudara Sanusi (Anggota DPRD DKI Jakarta) yang berani Anda di mana, saya tahu. Kami bertemu hari Jumat dan dijanjikan Selasa, tapi tidak turun-turun. Kami menunggu, di mana anda," ketus Razman.
Sebelumnya, Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi telah menempelkan pamflet Surat Peringatan ketiga (SP3) di kawasan Kalijodo pagi ini. SP3 tersebut meminta agar warga segera mengosongkan bangunan masing-masing karena pemerintah akan membongkar kawasan prostitusi Kalijodo esok pagi.
"Hari ini sudah selesai. Ada beberapa yang sudah mengosongkan, ada yang masih membongkar barangnya. Barang berharga masih mereka angkat, tinggal sekarang pemilik bangunan ada yang membongkar atau pun menjual kepada teman-teman mereka," tutup Rustam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
