Ilustrasi reklamasi - Medcom.id
Ilustrasi reklamasi - Medcom.id

Pembahasan Raperda Reklamasi Diminta Transparan

Nasional reklamasi teluk jakarta
Theofilus Ifan Sucipto • 20 Juni 2019 10:27
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan DPRD DKI diminta transparan membahas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura). Publik berhak mengetahui perkembangan Raperda itu.
 
"Draf Raperda harus dipublikasikan ke masyarakat. Masyarakat diminta turut mengawal pembahasannya," kata Pengamat Tata Kota Nirwono Joga kepada Medcom.id, Kamis, 20 Juni 2019.
 
Dia mengatakan transparansi dibutuhkan utamanya pada rencana tata ruang zonasi pulau. Ini supaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesuai peruntukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika dalam zonasi pulau tersebut digunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH), izin IMB yang telah dikeluarkan harus dibatalkan karena melanggar. Tapi kalau zonasinya untuk hunian, IMB itu menjadi sah, sehingga ini yang harus dikawal jangan sampai ada akomodasi pelanggaran," ujar Nirwono.
 
(Baca juga:Ahok Tegaskan Pergub Buatannya Bukan Alat Penerbitan IMB)
 
Dia menjelaskan dengan pengawalan dari masyarakat, bisa terlihat arah keberpihakan Pemprov dan DPRD DKI. Publik bakal menilai apakah pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat atau mengakomodasi kepentingan pengembang yang dinilai kuat 'gizi'nya dan menggiurkan dewan.
 
DPRD, lanjut Nirwono, juga diminta tegas membahas kedua Raperda tersebut. Kedua Raperda itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.
 
Nirwono menyarankan IMB yang telah terbit dibatalkan sebelum membahas Raperda. Pembahasan Raperda mubazir bila pembatalan tak dilakukan.
 
"Buat apa bahas Raperda jika IMB yang harusnya terbit setelah Raperda sudah dikeluarkan," pungkas dia.
 
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Darjamuni mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah meminta DPRD DKI kembali membahas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Aturan ini dibuat untuk mengatur pulau-pulau yang sudah terlanjur ada yakni C, D, G dan N.
 
"Itu (RZWP3K) sudah diajukan lagi oleh Pak Gubernur untuk diajukan lagi ke DPRD untuk segera dibahas ulang," kata Darjamuni di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2019.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif