Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak anggaran pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep boarding school sebesar Rp106 miliar. Anggaran itu diajukan Dinas Pendidikan DKI.
"Saya putuskan untuk didrop dulu ya," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dalam rapat badan anggaran RAPBD DKI 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Sebelum diputuskan, banjir interupsi dari legislator yang menolak anggaran pembangunan boarding school itu. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat mematangkan konsep pembangunan itu.
"Membuat sesuatu itu harus terencana, jangan jinny oh jinny. Boarding school itu syaratnya pertama buat anak miskin bukan anak kaya, baru setelah itu pintar," jelas Taufik.
Dewan sudah meminta Dinas Pendidikan menyerahkan konsep pembangunan tersebut sejak tiga tahun lalu. Namun, konsep tersebut tak kunjung diserahkan ke Dewan.
"Saran saya Pak, setahun ini Bapak siapin konsepnya mulai dari kurikulumnya. Kalau sudah benar nanti 2021 bisa dibangun," ujar dia.
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim juga meminta Dinas Pendidikan tidak asal dalam membuat kajian boarding school. Lulusan SMK harus segera mendapat pekerjaan bukan menambah angka pengangguran di Jakarta.
"Karena ini menyangkut SMK, tentu harus jadi sekolah vokasi yang bagus. Bagaimana lulusan bisa bekerja di perusahaan daerah yang dibutuhkan. Saya setuju, kepala dinas perlu mengkaji lagi. Jangan bentuk boarding school terus Pak," kata Lukmanul.
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak anggaran pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep
boarding school sebesar Rp106 miliar. Anggaran itu diajukan Dinas Pendidikan DKI.
"Saya putuskan untuk didrop dulu ya," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dalam rapat badan anggaran RAPBD DKI 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Sebelum diputuskan, banjir interupsi dari legislator yang menolak anggaran pembangunan boarding school itu. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat mematangkan konsep pembangunan itu.
"Membuat sesuatu itu harus terencana, jangan
jinny oh jinny. Boarding school itu syaratnya pertama buat anak miskin bukan anak kaya, baru setelah itu pintar," jelas Taufik.
Dewan sudah meminta Dinas Pendidikan menyerahkan konsep pembangunan tersebut sejak tiga tahun lalu. Namun, konsep tersebut tak kunjung diserahkan ke Dewan.
"Saran saya Pak, setahun ini Bapak siapin konsepnya mulai dari kurikulumnya. Kalau sudah benar nanti 2021 bisa dibangun," ujar dia.
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim juga meminta Dinas Pendidikan tidak asal dalam membuat kajian boarding school. Lulusan SMK harus segera mendapat pekerjaan bukan menambah angka pengangguran di Jakarta.
"Karena ini menyangkut SMK, tentu harus jadi sekolah vokasi yang bagus. Bagaimana lulusan bisa bekerja di perusahaan daerah yang dibutuhkan. Saya setuju, kepala dinas perlu mengkaji lagi. Jangan bentuk boarding school terus Pak," kata Lukmanul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
