medcom.id, Jakarta: Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta melakukan rapat lanjutan dengan memanggil tim 20 asal Surabaya yang direkrut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk membuat e-budgeting. Namun dalam rapat itu terungkap tak ada tim 20.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI, Heru Budi Hartono memenuhi panggilan Panitia Hak Angket bersama seorang perwakilan tim konsultan IT e-budgeting bernama Gagat.
Mereka datang pukul 10.35 WIB. Heru mengaku diminta menjelaskan terkait mekanisme input anggaran APBD ke sistem e-budgeting.
"Saya diminta memberikan penjelasan tentang proses pembuatan e-budgeting. E-budgeting adalah upaya transparansi supaya gubernur dan pimpinan dewan bisa melihat efisiensi yang dilakukan," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).
Ketika ditanya terkait tim 20 yang dikabarkan juga dipanggil tim angket hari ini, Heru mengaku tak tahu. Dia hanya mengetahui tim konsultan IT yang khusus direkrutnya untuk mengelola sistem e-budgeting dan jumlahnya tidak mencapai 20 orang, melainkan hanya 12 orang.
"Saya gak tahu, di tempat saya gak ada 20 orang. Staf saya 12 orang yang membantu input harga satuan. Kami harus searching tiap barang yang akan dimasukan dalam sistem. Contoh, beli sepatu, tipenya apa. Beli komputer speknya apa? harus dimasukan. Kami tugasnya masukan itu saja," ujarnya.
Dirinya menegaskan, tim e-budgeting bukanlah tim 20 yang ramai diberitakan. Tim e-budgeting terdiri dari BPKD, Bappeda dan SKPD. "Di BPKD tak ada 20 orang. Gak ada tim 20. e- budgeting terdiri dari BPKD, Bappeda, dan SKPD," katanya.
medcom.id, Jakarta: Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta melakukan rapat lanjutan dengan memanggil tim 20 asal Surabaya yang direkrut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk membuat e-budgeting. Namun dalam rapat itu terungkap tak ada tim 20.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI, Heru Budi Hartono memenuhi panggilan Panitia Hak Angket bersama seorang perwakilan tim konsultan IT e-budgeting bernama Gagat.
Mereka datang pukul 10.35 WIB. Heru mengaku diminta menjelaskan terkait mekanisme input anggaran APBD ke sistem e-budgeting.
"Saya diminta memberikan penjelasan tentang proses pembuatan e-budgeting. E-budgeting adalah upaya transparansi supaya gubernur dan pimpinan dewan bisa melihat efisiensi yang dilakukan," kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2015).
Ketika ditanya terkait tim 20 yang dikabarkan juga dipanggil tim angket hari ini, Heru mengaku tak tahu. Dia hanya mengetahui tim konsultan IT yang khusus direkrutnya untuk mengelola sistem e-budgeting dan jumlahnya tidak mencapai 20 orang, melainkan hanya 12 orang.
"Saya
gak tahu, di tempat saya
gak ada 20 orang. Staf saya 12 orang yang membantu input harga satuan. Kami harus
searching tiap barang yang akan dimasukan dalam sistem. Contoh, beli sepatu, tipenya apa. Beli komputer speknya apa? harus dimasukan. Kami tugasnya masukan itu saja," ujarnya.
Dirinya menegaskan, tim e-budgeting bukanlah tim 20 yang ramai diberitakan. Tim e-budgeting terdiri dari BPKD, Bappeda dan SKPD. "Di BPKD tak ada 20 orang.
Gak ada tim 20. e- budgeting terdiri dari BPKD, Bappeda, dan SKPD," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)