Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur banyak pihak yang mengkritisi postur anggaran RAPBD DKI 2018. Hal itu kata Anies akan menambah sisi pengawasan penggunaan APBD.
"Kita bersyukur bahwa banyak partisipasi dari warga kita memang ingin agar anggaran ini dilihatin," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2017.
Anies meminta, warga terus memantau. Terkait banyaknya anggaran yang membengkak, dia meminta semua pihak tak terlalu ambil pusing.
Sebab, lanjut dia, anggaran masih belum final dan masih dalam tahap pembahasan. "Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan makin banyak yang melihat makin baik," ujar dia.
Terkait mata anggaran yang dinilai masyarakat terlalu besar dan tak masuk akal, Anies berjanji bakal mengecek ulang. Dia ingin penyusunan RAPBD 2018 berjalan dengan baik dan transparan.
"Kita kepingin sebetulnya lebih banyak lagi yang lihat jadi dengan begitu semuanya nanti bisa dibuat lebih baik. Jadi malah lebih baik kalau banyak masukan," ujar dia.
Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah membengkaknya anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari usulan Rp2,3 miliar menjadi Rp28 miliar. Namun, Pemprov DKI menganggap tak ada masalah.
Biro Kepegawaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai anggaran TGUPP masih dalam batas wajar. Anggaran TGUPP tak membebani postur APBD DKI 2018.
"Kalau anggaran belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30 persen. Jadi, kira-kira maksimal belanja pegawai Rp21 triliun," kata Kepala Biro Kepegawaian Pemprov DKI Agus Suradika.
Menurut dia, saat ini belanja pegawai Pemprov DKI baru menyentuh Rp19 triliun atau 26,7 persen dari total APBD. Jadi, anggaran TGUPP yang mencapai Rp28,5 miliar tak terlalu berpengaruh.
"Jadi, kalau tambahan Rp200 miliar masih lumrah dan itu tadi belum tentu dipakai semua," kata dia.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur banyak pihak yang mengkritisi postur anggaran RAPBD DKI 2018. Hal itu kata Anies akan menambah sisi pengawasan penggunaan APBD.
"Kita bersyukur bahwa banyak partisipasi dari warga kita memang ingin agar anggaran ini dilihatin," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2017.
Anies meminta, warga terus memantau. Terkait banyaknya anggaran yang membengkak, dia meminta semua pihak tak terlalu ambil pusing.
Sebab, lanjut dia, anggaran masih belum final dan masih dalam tahap pembahasan. "Pembahasan masih jalan, ini belum selesai. Jadi dengan pembahasan masih jalan makin banyak yang melihat makin baik," ujar dia.
Terkait mata anggaran yang dinilai masyarakat terlalu besar dan tak masuk akal, Anies berjanji bakal mengecek ulang. Dia ingin penyusunan RAPBD 2018 berjalan dengan baik dan transparan.
"Kita kepingin sebetulnya lebih banyak lagi yang lihat jadi dengan begitu semuanya nanti bisa dibuat lebih baik. Jadi malah lebih baik kalau banyak masukan," ujar dia.
Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah membengkaknya anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari usulan Rp2,3 miliar menjadi Rp28 miliar. Namun, Pemprov DKI menganggap tak ada masalah.
Biro Kepegawaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai anggaran TGUPP masih dalam batas wajar. Anggaran TGUPP tak membebani postur APBD DKI 2018.
"Kalau anggaran belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30 persen. Jadi, kira-kira maksimal belanja pegawai Rp21 triliun," kata Kepala Biro Kepegawaian Pemprov DKI Agus Suradika.
Menurut dia, saat ini belanja pegawai Pemprov DKI baru menyentuh Rp19 triliun atau 26,7 persen dari total APBD. Jadi, anggaran TGUPP yang mencapai Rp28,5 miliar tak terlalu berpengaruh.
"Jadi, kalau tambahan Rp200 miliar masih lumrah dan itu tadi belum tentu dipakai semua," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
